Jakarta, Obsessionnews.com – Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto saat kampanye di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Minggu (7/4/2019), berjanji akan menurunkan tarif listrik 20% dalam 100 hari kerjanya jika terpilih menjadi presiden Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Penurunan 20% ini dilakukan dulu untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. Sejumlah pihak ‘menyerang’ janji Prabowo ini, bahkan Menko Kemaritiman Luhut BP tidak yakin Prabowo bisa menurunkan tarif dasar listrik (TDL) tersebut. "Kalau kita mau menurunkan harganya (tarif listrik) kan kita melihat lagi keseimbangan semua. Tidak sesederhana itu. Itu kan asal ngomong," ejek Luhut di kantornya, Senin (8/4). Namun, pakar energi dan kelistrikan Ali Herman Ibrahim menyatakan dirinya yakin tarif listrik bisa diturunkan. “Kalau dia (Luhut) boleh ngomong, saya juga boleh ngomong dong. Tarif listrik bisa diturunkan!” tantang Ali Herman dalam diskusi yang dipandu oleh praktisi media Arief Gunawan di Tebet, Jakarta, Jumat (12/4). Menurut Ali, janji capres Prabowo menurunkan tarif listrik sangat realistis, dan bukan asal ngomong. Sebelum diucapkan, lanjut dia, Prabowo sudah pasti memoerhitungkannya, apalagi negara telah memberikan bantuan anggaran terhadap PT PLN. “Apa yang disampaikan Prabowo-Sandi bener kok, karena PLN itu sudah mendapatkan subsidi, Pada tahun ini saja Tahun ini 57,1,triliun,” jelas pakar energi dan kelistrikan ini. Ali mengapresiasi siapa pun calon presiden yang mau menurunkan tarif listrik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan, pembangunan tenaga listrik di Indonesia memiliki tujuan meningkatkan dan menyediakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Listrik itu disediakan negara untuk kesejahteraan,” tuturnya. Ia pun mendukung andaikan capres 01 Jokowi pun berjanji mau menurunkan tarif listrik. Menurutya, siapa pun entah capres 01 atau 02 yang akan menjadi presiden RI periode 2019-2024 perlu menurunkan tarif dasar istrik (TDL) di masyarakat, karena di satu sisi biaya atau penyediaan tenaga listrik harus dibiayai secara ekonomis. Ali menilai, ketersediaan energi listrik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Energi listrik, jelasnya, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi kebutuhan mutlak menunjang pembangunan. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan itu, lanjut dia, bertujuan menyediakan listrik yang cukup, guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan berkesinambungan. “Jadi, listrik itu amanat konstitusi. Dan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyat,” tandas Ali. “Sehingga pelanggan (masyarakat) juga harus mendapatkan listrik sesuai kemampuannya. Itulah kewajiban pemerintah yang harus diterapkan di masa mendatang,” tambahnya. Dalam kampanye akbar di GBK, Minggu (7/4), Capres Prabowo mengatakan, pihaknya telah memiliki pakar-pakar yang dapat membantu mengurusi negara. Satu diantaranya Rizal Ramli. "Dia (Rizal Ramli) ahli matematika dan fisika. Orang pintar, hanya orang pintar bisa jadi ahli fisika. Beliau dengan tim pakar yang bekerja," ucap dia. Prabowo mengaku sempat berdiskusi dengan Rizal Ramli mengenai rencana penurunan tarif listrik. Rizal pun menyetujuinya. Menurut perhitungan, hal tersebut dapat terwujud di 100 hari kerja Prabowo-Sandi. "Saya tanya bisa enggak turunkan harga listrik, mereka hitung-hitung, saya tanya berapa lama? tiga tahun, endak pak, dua tahun endak pak. Hitung-hitung dia katakan enggak pak 100 hari pertama," kutip Prabowo. Awalnya Prabowo meragukan ucapan Rizal Ramli. Namun, Prabowo akhirnya percaya setelah mendapatkan penjelasan lebih detil. "Saya bilang ke dia, eh Bung Rizal jangan ngarang kamu saya mau bicara di senayan saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat Indonesia jangan sampai saya bohong, jutaan (yang hadir di senayan). Tidak pak, tidak pak, ini hitungan bisa kita turunkan.," ucap Capres 02. Kepada Prabowo, Rizal menyampaikan faktor yang menyebabkan saat ini harga listrik selalu naik. "Jadi kenapa selama ini tinggi, beliau jawab biasa pak, banyak yang minta setoran/upeti," ungkapnya pula. Menanggapi hal ini, pakar energi dan kelistrikan Ali Herman Ibrahim membeberkan, kalau dilihat proyek listrik itu bisa bernilai ratusan triliun rupiah, maka tidak mustahil ada setoran atau upeti terhadap pihak tertentu. “Jadi, benar yang diungkapkan pak Prabowo itu,” paparnya. (Red)