Peraih Women’s Obsession Awards 2019 Kategori Best Ministers

Peraih Women’s Obsession Awards 2019 Kategori Best Ministers
Retno LP Marsudi,  Menteri Luar Negeri RI Peran serta Indonesia di kancah internasional dalam isu perdamaian dan kemanusiaan begitu terasa. Hasilnya antara lain mengantarkan Indonesia dinobatkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 pada medio Juni lalu. Keberhasilan ini tentu tak bisa lepas dari racikan Sang Nakhoda di Kementerian Luar Negeri, Retno LP Marsudi. Secara personal, Retno pun dianugerahi The Best Humanitarian Diplomacy Leader oelh PKPU Human Initiative pada 18 Desember 2018. Penghargaan tersebut diberikan karena Retno dinilai berkontribusi mewakili Indonesia dalam melakukan diplomasi isu kemanusiaan internasional. Sejak didapuk menjadi Menteri Luar Negeri RI oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2014 silam, gaya diplomasi Indonesia memang menonjol dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Menurut Retno, jika tidak ada perdamaian maka yang paling terkena dampaknya adalah manusia. Konflik mendorong lahirnya sikap bertahan hidup. Sikap ini menghilangkan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, Retno menegaskan Indonesia harus terus berada di garda terdepan dalam membantu masalah kemanusiaan di dunia dengan cara yang bermartabat. Salah satu komitmen Indonesia di tingkat dunia adalah solidaritas terhadap penanganan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.  (Imam)
Rini M. Soemarno, Menteri BUMN RI Jelang pertarungan demokrasi pada April 2019 mendatang, banyak tudingan miring ditujukan kepada pemerintah. Salah satunya adalah besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 5.271 triliun. Namun masalahnya, tudingan itu terkesan menyudutkan pemerintah tanpa cek dan ricek kondisi yang sebenarnya. Untuk menjawab tudingan itu, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno memiliki kewajiban berkomentar. Menurutnya, utang adalah hal yang biasa dilakukan perusahaan termasuk BUMN. Namun, selama utang ditarik dengan rasio yang benar dan bertanggung jawab tentu seharusnya bukan menjadi masalah. “Selama dengan rasio yang benar, bertanggungjawab dan dimanfaatkan untuk hal yang produktif, itu yang saya jaga,” kata Rini di awal Desember 2018. Sebelumnya, Kementerian menyampaikan utang BUMN mencapai Rp5.271 triliun, sebanyak Rp1.960 triliun merupakan utang riil. Sedangkan, utang BUMN di sub sektor keuangan mencapai Rp3.311, kemudian dana pihak ketiga (DPK) R 2.448 triliun, dan premi asuransi dan lain-lain Rp335 triliun. Rini menjelaskan, penarikan utang merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha. Dia menerangkan tidak ada perusahaan mana pun di dunia bisa melakukan ekspansi tanpa bantuan dari utang. “Yang penting berutang dengan perhitungan benar, debt to risk rasio baik serta proyek yang akan dikerjakan baik,” katanya. (Imam)
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di negara yang masih memiliki banyak hutan tropis tentu bukan hal yang mudah. Beragam tantangan siap dihadapi di depan mata. Diantaranya kebakaran hutan dan eksploitasi penebangan liar. Namun, hal tersebut dapat dilalui oleh Siti Nurbaya Bakar. Menjabat sejak tahun 2014, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karthutla) berhasil ditekan. Direktorat Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menerbitkan Per-MenLHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Menurut data dari laman resmi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) angka deforestasi dalam kawasan hutan pada tahun 2017 sebesar 64,3%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 2.611.411 ha, tahun 2016 seluas 438.363 ha dan tahun 2017 seluas 165.484 ha. Menyambut tahun 2019, dia juga menegaskan bahwa pihaknya tetap waspada akan bahaya karhutla yang mungkin masih mengancam. Angka karhutla yang terus menurun juga membuatnya semakin semangat menekan angka terjadinya bencana ini di tahun 2019. Dari seluruh wilayah di Indonesia, ada empat wilayah yang sangat diwaspadai, karena berpotensi mengalami karhutla, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pada periode awal Januari, telah terjadi 15 kali karhutla di empat provinsi tersebut. Sementara titik panas (hotspot) yang terdeteksi pada awal tahun ini sekitar 41 di titik empat daerah tersebut. Angka itu lebih tinggi daripada hotspot 2018 pada periode yang sama. Melihat hal tersebut, Siti Nurbaya dan KLHK akan terus mendampingi para petani yang ingin membuka lahan baru. Menurutnya, pemerintah harus memberikan edukasi bagaimana cara membuka lahan tanpa harus melakukan proses pembakaran lahan. (Indah)Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Selain merupakan wanita pertama dan satu-satunya yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati juga menjadi wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya, Sri Mulyani tersohor sebagai seorang pengamat ekonomi. Wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 ini juga dikenal sebagai sosok yang kaya prestasi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang telah diraihnya. Wanita yang kerap disapa Ani ini sudah mencatat karier cemerlang sejak 2002 silam, saat dia terpilih sebagai Executive Director IMF mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Sejak 1 November 2002, dia mewakili 12 negara anggota SEA Group di lembaga donor tersebut. Selain itu, tercatat pernah mencicipi jabatan sebagai Kepala Bappenas dan Pelaksana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Baru satu tahun menjabat sebagai menteri keuangan, untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia dalam sidang tahunan Bank Dunia IMF di Singapura oleh Emerging Market Forum pada 18 September 2006. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan departemen keuangan. Keberhasilannya dalam meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, membuat dirinya mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Berkat kecerdasannya, dia pun berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Di tahun yang sama, dia kembali menyabet gelar penghargaan Menteri Keuangan terbaik dari majalah Euromoney. Rupanya, prestasi yang ditorehkannya semakin subur. Di tahun berikutnya, dia terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sejumlah apresiasi yang diberikan kepada peraih Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A ini sepertinya memang tidak pernah berhenti mengalir. (Vina)Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Sederet penghargaan atas prestasinya selama menjadi tenaga pengajar mengantarkannya mengemban tugas penting sebagai penentu kebijakan utama untuk melindungi hak perempuan dan anak di negara Indonesia. Yohana Susana Yembise, mutiara dari Timur ini adalah perempuan pertama Papua yang kini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Meski namanya jarang terdengar di hadapan publik. Namun, kinerjanya dalam memerangi kejahatan terhadap perempuan dan anak patut diacungi jempol. Di tengah keterbatasan dana pemerintah, Yohana tetap fokus menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja. Dari satu daerah ke daerah lain dia aktif mengampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tak dipungkiri angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia memang masih tinggi. Untuk bisa mengurangi persoalan ini tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui KPPPA juga tanpa henti melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Selain membantu melakukan upaya penindakan hukum, program pemberdayaan perempuan juga terus dilakukan. Yohana percaya pemberdayaan perempuan dari segi pendidikan dan kreativitas adalah cara efektif mengurangi kekerasan terhadap para kaum Hawa ini. Secara garis besar setidaknya ada program utama yang dicanangkan KPPPA di bawah kepemimpinannya. Tiga program itu disebut Three Ends yang berarti End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan). Tiga program ini kemudian diturunkan lagi menjadi sejumlah program yang riil di masyarakat. Misalnya, program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Data 2018, saat ini sudah ada 386 kabupaten/kota yang melaksanakan KLA. Adapun target 2019 bisa mencapai 514 kabupaten/kota. (Albar)
Untuk selengkapnya dapat dibaca di majalah cetak dan digital Women’s Obsession Edisi Maret 2019.