Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah geratis kepada masyarakat. Kali ini 40.172 ribu sertifikat dibagikan untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jokowi mengatakan, di 2016 baru 46 juta warga yang bersertifikat. Sementara 84 juta masih belum. Tapi, karena pembagiannya hanya 500 ribu setiap tahun di seluruh Indonesia, maka butuh ratusan tahun agar terpenuhi semuanya seluruh Indonesia. Jokowi menyatakan, pemerintah sangat konsen dalam dalam program ini. Karena banyak konflik tanah yang melibatkan warga dengan sesama, atau dengan perusahaan besar tak terselesaikan. Akhirnya mereka tergusur walau sudah menempati puluhan tahun lamanya. "Kalau tidak nunggu 160 tahun mau? Siapa yang mau sini saya kasih sepeda," kata Jokowi, di Bandara Pondok Cabe Jakarta Selatan, Jumat 25 Januari 2019. Maka, kebijakan pemerintah adalah memberi sertifikat sebanyak 5 juta pada 2017, 7 juta pada 2018, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta. Maka pada 2025, semua sudah bersertifikat. Dengan begitu masyarakat bisa merasa hidup tenang di atas tanahnya sendiri. Namun tak lupa, pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI itu mengklarifikasi sejumlah isu negatif yang menerpanya. Beragam isu hoax menimpa Jokowi bahkan jauh sebelum dia jadi Presiden. Isu yang paling menggangu menurut dia adalah masalah PKI. Jokowi mengungkapkan rasa kesedihannya karena masyarakat banyak percaya jika dia PKI. "Kalau ndak kebawa pada isu seperti itu. Tapi saya sedih juga dari survei ada 9 juta orang yang percaya (kalau Jokowi PKI). 9 juta banyak lho," katanya. Tidak Pada periode ini, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, juga dinilai melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia membantah tuduhan kriminalisasi ulama itu. Sebab, hampir tiap minggu ia keluar masuk pondok pesantren bersama para kiai dan ulama. "(Peringatan) Hari Santri yang buat Perpres- nya saya. Kok dibilang anti Islam," kata Jokowi. Menurutnya, banyak isu negatif itu yang justru memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Tak lain, menurutnya, karena Jokowi maju lagi di Pilpres 2019. "Ini hanya tujuan politik bukan yang lain lainnya," katanya. Ia berharap, masyarakat tidak diajak berpikiran yang tidak logis. Untungnya, lanjut Jokowi, masyarakat sudah cerdas dan pintar dalam memilah mana yang benar dan mana yang tidak. (Albar)