Jakarta, Obsessionnews.com – Joko Widodo (Jokowi) selalu bikin kejutan. Saat menjabat Wali Kota Solo, Jawa Tengah, ia dicalonkan oleh partainya, PDI-P, menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dalam Pilkada DKI tersebut Jokowi menggandeng kader Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam Pilkada DKI tersebut di luar dugaan duet Jokowi-Ahok mengalahkan gubernur petahana Fauzi Bowo (Foke) yang berpasangan dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nachrowi Ramli. Jokowi-Ahok dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017. Belum tuntas jabatannya mengemban sebagai orang nomor satu di DKI, Jokowi mendapat tugas baru dari partainya ikut berkompetisi di Pilpres 2014. Jokowi yang merangkul mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK diusung PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Sedangkan Prabowo-Hatta diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara itu Partai Demokrat bersikap netral.   Baca juga:4 Tahun Kinerja Jokowi-JK Populasi Industri Manufaktur MeningkatPesan Jokowi ke TKN: Jangan Sampai Lakukan Politik Kebohongan!Jokowi: Tahun 2025 Semua Tempat Ibadah Sudah Bersertifikat Pilpres dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Selanjutnya pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU mengumumkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres dengan meraih suara 53,15%, sedangkan Prabowo-Hatta mendapat suara 46,85%. Namun, kubu Prabowo Subianto-Hatta menolak keputusan KPU itu dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuduhan banyak terjadi kecurangan yang merugikan kubu Prabowo-Hatta. Sayangnya, gugatan itu sia-sia. Sebab MK menolak seluruh gugatan kubu Prabowo -Hatta, Kamis, 21 Agustus 2014. MK menilai tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, sistematis, dan massif yang dilakukan penyelenggara pemilu seperti dituduhkan tim pengacara Prabowo -Hatta. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Jokowi dan JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019 di Gedung DPR/MPR, Senin, 20 Oktober 2014. Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota MPR, serta Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Selain itu hadir juga mantan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz. Hadir juga Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, rival Jokowi dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Tamu negara yang menghadiri acara pelantikan ini di antaranya Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, dan Menlu Amerika Serikat John Kerry. Pidato perdana Jokowi sebagai Presiden berjudul Dibawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi. Dalam pidato ini Jokowi berjanji untuk memastikan setiap rakyat merasakan kehadiran pemerintah, menyerukan rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras dan bertekad mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Presiden SBY dan mantan Wakil Presiden Boediono, serta menegaskan kepada pemimpin internasional bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam pembukaan pidato ini, Jokowi menyebutkan nama Prabowo Subianto calon presiden rival Jokowi pada pemilu presiden 2014 sebagai rekan dan sahabat baiknya. Prabowo yang duduk menyaksikan langsung berdiri dan memberikan hormat kepada Jokowi.   Baca juga:Fadli Zon: Divestasi Freeport Hanya Pencitraan JokowiPDIP Target Kemenangan Jokowi-Maruf Amin di Bali Capai 80 PersenMasuk Daftar Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia, Ini Komentar Jokowi *** SEJUMLAH pihak pesimis Jokowi-JK tak akan mampu menyelesaikan tugasnya hingga 2019. Pasalnya mereka mudah digoyang oleh kubu oposisi yang menguasai parlemen. Diprediksi akan dijatuhkan oleh kubu oposisi dan hanya dua tahun menduduki kursi RI-1. Kubu oposisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat. Gerindra memiliki 71 kursi DPR atau 11,74% dari total 560 kursi DPR, PAN 49 kursi DPR (7,59%), PKS 40 kursi DPR (6,79%), PPP 39 kursi DPR 39 kursi (6,53%), Golkar 91 kursi DPR (14,74%), dan Demokrat 61 (10,19%). Kubu oposisi memiliki 353 kursi DPR (60,03%) Sementara itu kubu pendukung Jokowi memiliki 207 kursi DPR atau 39,97% dari total 560 kursi DPR. PDI-P memiliki 109 kursi DPR (18,95%), PKB 47 kursi DPR (9,04%), Nasdem 35 kursi DPR (6,72%), dan Hanura 16 (5,26%). Selain kalah jumlah anggota di DPR, kubu KIH juga kalah dalam persaingan merebut pimpinan DPR dan MPR.  KMP berhasil menarik Demokrat bergabung dalam paket pemilihan pimpinan DPR pada Rabu 1 Oktober 2014 hingga Kamis dini hari, yang terdiri dari Setya Novanto (ketua), Fadli Zon (wakil ketua), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Partai Demokrat). Sementara itu kubu KIH tak berhasil mengajukan paket pimpinan DPR karena tak memenuhi syarat. KIH hanya terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. KIH kurang 1 partai untuk mengikuti pemilihan pimpinan DPR. Paket yang diajukan KMP terpilih secara aklamasi, dan dilantik Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Kamis (2/10/2014) dini hari. Kecewa terhadap pemilihan pimpinan DPR tersebut, kubu KIH membuat DPR tandingan. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto dan keempat wakilnya. Pemilihan pimpinan DPR tandingan digelar Jumat (31/10/2014). Terpilih sebagai pimpinan DPR tandingan adalah ketua Ida Fauziah dari PKB dengan keempat wakilnya, yakni Effendi Simbolon (PDIP), Iskandar Prasetyo (Partai Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin (Partai Nasdem). Namun, pimpinan DPR versi KIH ini tak dilantik Ketua MA. Persaingan KMP dengan KIH berlanjut pada pemilihan pimpinan MPR  Rabu (8/10/2014) dini hari. Sesuai aturan main paket pimpinan MPR yang diajukan terdiri dari 4 unsur parpol dan 1 unsur DPD. KMP mengajukan paket ketua Zulkifli Hasan dari PAN dengan empat wakil ketua yang terdiri dari Mahyudin (Partai Golkar), EE Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (Odang). Sementara itu KIH mengajukan paket ketua Osman Sapta Odang (DPD) dengan empat wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDIP), Imam Nahrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP). Paket pimpinan MPR yang diusung KMP menang dengan meraih 347 suara, sedangkan paket pimpinan MPR yang diajukan KIH memperoleh 330 suara. Hari itu juga Rabu (8/10/2014) pimpinan MPR 2014-2019 dilantik oleh Ketua MA.   Baca juga:Jokowi Ajak Para Santri Pelihara Kerukunan dan PersatuanTagar #4TahunJokowi Jadi ‘Trending Topic’ di TwitterSyamsuddin: Sudah Banyak Keberhasilan yang Dicapai Pemerintahan Jokowi *** SETELAH membentuk Kabinet Kerja pada Senin, 27 Oktober 2014, Jokowi bekerja ekstra keras untuk melaksanakan janji-janjinya pada masa kampanye Pilpres. Selain itu ia aktif melakukan komunikasi dengan partai-partai oposisi. Berkat kepiawaiannya berpolitik dalam hitungan satu setengah tahun Jokowi berhasil menjinakkan kubu oposisi. Yang pertama bergabung dengan kubu Jokowi adalah PPP. Kader partai berlambang Kabah ini, Lukman Hakim Saifuddin, mendapat jatah sebagai Menteri Agama pada awal pembentukan Kabinet Kerja. Selanjutnya Jokowi berhasil merangkul Golkar. Kader partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga Haratarto, dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada 27 Juli 2016. Jokowi juga berhasil menggiring PAN masuk ke barisannya. PAN mendapat jatah satu menteri, yakni Asman Abnur, yang dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 27 Juli 2016. Tak berhenti di situ. Jokowi kembali memberi jatah satu menteri kepada Golkar, pemenang kedua Pemilu 2014. Kader Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, pada  24 Agustus 2018 Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Idrus digantikan kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan demikian Jokowi berhasil menguasai parlemen. Dukungan besar dari parlemen sangat penting bagi Jokowi untuk melaksanakan tugasnya. Kekhawatiran pendukungnya bahwa Jokowi menduduki kursi Presiden hanya dua tahun tak terealisiasi. Buktinya hingga saat ini Jokowi masih eksis bertahan berkuasa selama empat  tahun. (arh)   Baca juga:Jokowi: ‘Game of Thrones’ Ingatkan Kita Perselisihan Bisa Bawa PenderitaanMoeldoko Ajak Pendukung dan Relawan Ikut Sosialisasikan Keberhasilan JokowiJokowi Beri Bonus kepada Para Atlet Asian Para Games 2018