Menjabat sebagai profesional dan ekonom elite di Indonesia lebih dari 20 tahun lamanya, sepak terjang Aviliani di dunia ekonomi Tanah Air telah membentuk sosoknya sangat disegani oleh kalangan umum maupun praktisi. Menjabat sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani berdedikasi penuh untuk bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa menghadapi permasalahan ekonomi di Tanah Air. Baru-baru ini, wanita yang meraih S3 Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor tersebut mengingatkan rencana kenaikan anggaran bantuan sosial pemerintah pada tahun depan tidak memicu kesan politik. Selain itu, bantuan sosial yang dikucurkan juga harus tepat sasaran. Baginya besaran dana yang diturunkan di setiap daerah pun tidak bisa disamaratakan, mengingat kebutuhan masyarakat di setiap wilayah di Indonesia terbilang beragam. Ibu satu anak ini mengkritisi dari rencana pemerintah yang akan menambah anggaran program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta penerima PKH akan bertambah dari Rp15,4 triliun menjadi Rp32 triliun pada 2019. Tidak hanya itu, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan pada Studi Kelayakan Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Pinjaman Lunak JBIC/ PAE ini juga mengimbau pemerintah meningkatkan potensi wisata di Indonesia untuk mengembalikan posisi rupiah yang sempat melemah. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang bisa bertumbuh tanpa menambah beban impor. Pelemahan yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan, jika hanya mengandalkan solusi jangka pendek, seperti penguatan suku bunga. Wanita kelahiran 14 Desember 1961 ini menuturkan bahwa perang dagang antara kubu Amerika dan Cina juga masih terus berlanjut. Tidak hanya itu, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang belum memiliki kejelasan ikut berdampak terhadap kondisi ekonomi dunia rentan terjadinya fluktuasi yang signifikan, termasuk nilai rupiah. Berlatar belakang fakta tersebut, Aviliani menyarankan pemerintah menggerakkan sektor pariwisata dengan serius, agar mampu mendatangkan devisa bagi kas negara. Menjalankan pola kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok juga menjadi salah satu perhatian perempuan asal Malang ini. Penyederhanaan ini turut mempermudah pihak pabrik untuk mengetahui besarnya biaya cukai yang harus dibayar. Penerapan cukai hasil tembakau dianggap menjadi langkah yang tepat untuk menyehatkan persaingan industri Tanah Air. Kebijakan ini juga merupakan terobosan yang layak diacungi jempol dan harus dilaksanakan dengan konsisten, agar berdampak positif bagi industri maupun negara. ( Indah Kurniasih) Artikel ini dalam versi cetak telah dimuat di Majalah Women’s Obsession edisi Agustus 2018.