Jakarta, Obsessionnews.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pembatasan syarat calon presiden (capres) dengan presidential threshold (PT) 20 persen di Pilpres 2019 adalah melanggengkan politik rente. “Ini nalar politik rente yang dilanggengkan. Politik kita digunakan untuk ruang berburu rente. Faktanya, capres janji tidak bagi-bagi kursi, tapi nyatanya bagi-bagi kursi. Jadi, dengan sistem yang sekarang, pasti bagi-bagi kursi. Kalau ada yang bilang tidak bagi bagi kursi, jangan percaya!” ungkap Dahnil dalam jumpa pers mendampingi ekonom senior Dr Rizal Ramli di Jakarta, Senin (9/7/2018). Hadir pula kalangan aktivis sebagai nara sumber diantaranya Aktivis senior Dr Herdi Sahrazad yang juga Dosen Universitas Paramadina, Ketua Gerakan Sipil untuk Pemilu Bersih (GSPB) Adhie M Massardi, dan Koordinator Relawan Kotak Kosong (Rewako) Makassar Ansar Manrulu. Dahnil menilai demokrasi di Indonesia sekarang suram, sehingga harus digembirakan. “Demokrasi kita sekarang suram. Narasi-narasi irasional dan hanya berantem. Ini demokrasi yang bodoh, tidak memajukan. Kita dibodohi narasi-narasi yang menghina nalar publik,” tandasnya. Menurutnya, kalau sekarang yang banyak dikritik adalah Jokowi adalah wajar karena yang perlu dikritik itu yang sedang berkuasa. “ Saya kritik Jokowi, dituduh orangnya Prabowo. Saya puji Jokowi dituduh Jokower. Kalau Jokowi, Prabowo, Rizal Ramli salah, ya harus dikritik. Dan sekarang saya mengeritik yang berkuasa,” tegasnya. Ia pun menilai, penggunaan PT 20 persen dari Pemilu 2014 untuk capres di Pemilu 2019 adalah penipuan publik. Apalagi, pemilih di pemilu 2014 bisa tidak memilih lagi partai tersebut pada Pemilu 2019. “Mandat yang lalu (2014) dipakai untuk 2019 ini menghina nalar publik,” bebernya. “Kenapa kok jadi goblok semua, orang pinter jadi o’on. Kekluasaan bisa dibikin bodoh, otaknya bergeser. Jadi, biarkan capres banyak , ada Jokowi, Prabowo, Anies, Rizal Ramli dan lain-lain. Kita makin senang, kecuali yang nalarnya tidak sehat,” pungkasnya. Sementara Adhie Massardi menilai PT 20 persen akan mendapatkan pemimpin yang cacat moral. Sebab, tidak bisa jadi capres kalau tidak beli parpol, sehingga perlu taipan untuk beli tiket, biayai kampanye, dan lain-lain. “Jadi, perlu taipan yang bisa kencing di kepala capres,” ungkapnya. Menurut Adhie, dengan PT 20 persen akan dihasilkan pemimpin tanpa kepala dan atau pemimpin dasamuka. Oleh karena itu, MK harus pakai nalar sehat sehigga segera menghapus PT. “Jadi, ada dua lembaga yang bisa yaitu MK yang hakimnya bisa hapus PT dan KPU yang bermoral,” tutur mantan Juru bicara Presiden era Gus Dur. Adhie menilai, sistem pemilu kita memang bermasalah. Pemilihan pimpinan di negara kita, baik pilkada, pilgub hingga pilpres sangat absurd. “Kita ingin mendapatkan leader, dapatnya dealer. Jadinya, transaksi, transaksi, transaksi terus,” paparnya. Politik Berburu Rente Dosen Universitas Paramadina Dr Herdy Sahrazad yang juga aktivis Cipayung (HMI, GMNI, GMKI, PMII, PMKRI) menilai, PT 20 persen adalah oligarki liar yang membekukan nalar publik. “DPR mengesahkan PT 20 persen karena punya kepentingan berburu rente,” ungkapnya. Herdi akan menekan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menggerakkan aktivis kelompok Cipayung untuk menduduki MK. “Saya akan gerakkan kelompok Cipayung untuk menduduki dan menekan MK. Kita akan tekan MK untuk gunakan akal budinya,” paparnya. Menurutnya, kalau PT 20 persen itu menyandera Prabowo dan Jokowi sendiri, serta capres-capres lainnya. “Aturan aturan yang membelenggu harus dicabut. Aturan aturan ini tidak hanya cacat moral tapi bodoh. Ini orang orang yang (mensahkan PT 20 persen) katanya pinter tapi kok pakai otak dengkul,” bebernya. Herdi mensinyalir PT 20 persen karena ada kongkalikong partai politik dengan taipan. “Ini kuatkan oligarki politik, partai politik perlu uang, taipan perlu kekuasaan. Demokrasi harus menghasilan ekonomi yang kuat. Lha kalau tumbuh ekonomi cuma 5 persen, sampai kiamat akan susah. Maka perlu presiden yang pintar!” serunya. PT 20 persen syarat capres untuk Pemilu 2019 tapi menggunakan hasil pemilu 2014 itu adalah suatu pembodohan. “Tiket 2014 kan sudah disobek, kok dipakai lagi (untuk 2019), berarti bocor otaknya,” tandas Herdi. Rizal Ramli menyebutkan penetapan ambang batas berdasarkan perolehan kursi di Pemilu 2014 sama saja membohongi rakyat. Karena ketika itu rakyat tidak tahu suaranya bakal dipakai untuk pemilihan lima tahun berikutnya. Apalagi penetapan 20 berdasarkan pemilu 5 tahun lalu kita tidak dikasih tahu bahwa suara kita akan menentukan pilpres 2019 kita dibohongi. "Kita dibohongi kita milih 2014 tiba-tiba dibohongi suara kita dimanfaatkan untuk pemilu 2019 ini enggak ada pemberitahuan itu penipuan karena ada partai yang keliatan bagus waktu itu, bisa-bisa kagak lolos threshold. Jadi modal penipuan ini menghianati demokrasi yang sesungguhnya," ungkap Rizal. Rizal menegaskan, memilih di Pemilu 2019 tapi memakai PT tahun 2014 itu penipuan. Lagipula, perolehan suara partai di pemilu 2019 nanti hasilnya bisa berbalik dengan hasil pemilu 2014. “Hapuskan PT, setiap partai politik berhak calonkan capres!” serunya. Rizal Ramli memuji relawan Makassar yang memenangkan Kotak Kosong. “Kotak kosong menang karena rakyat sudah sebel dengan oligarki. Pemimpin yang dihasilkan (Pilpres) pikirannnya kosong atau bermuka banyak. Kekuatan uang bisa dikalahkan degan uang yang lebih banyak dan seterusnya. Tapi (kotak kosong) di Makassar, kekuatan rakyat yang menang,” ujarnya. (Red)