Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media) Demi sebuah pemenangan pasangan calon (paslon) kepala daerah, apapun dilakukan. Meski memasuki masa tenang menuju pencoblosan, kampanye beralih ramai di dunia digital. Silahkan saja di dunia nyata semua alat peraga kampanye dibersihkan, tapi ini tidak berlaku di dunia maya. Desas-desus injury time kian memanas. Saling pamer hasil survey dan bongkar dosa-dosa politik. Manuver menarik mencermati kampanye di dunia maya, khususnya di sosial media. Politik zaman now mengikuti era digital. Hal ini diperkaya dengan tim buzzer yang dibayar khusus atas nama tim komunikasi dan IT. Tentu ini fenomena baru yang tidak bisa dibendung KPU dan Bawaslu. Bagi paslon yang berlaga, masing-masing memiliki cara. Ada yang doa bersama, konsolidasi semua tim sukses, hingga memastikan TPS agar aman. Atas nama mengamankan ‘suara tuhan’ tim saksi dan tim sukses melakukan operasi senyap. Terus terang atau sembunyi-sembunyi. Dalam memahami karakter pemilih di Indonesia, tampaknya materi masih menjadi pendukung utama. Bisa dalam uang tunai, sembako, kaos, iming-iming jabatan, dan lainnya. Kondisi pragmatisme ini muncul pasca reformasi tiba. Rakyat memahami memilih adalah hak, bukan kewajiban. Berbeda dengan masa orde baru yang dengan sedikit paksaan memilih partai Golkar. Parpol dan paslon yang berlaga dalam pemilu pasca reformasi harus mati-matian untuk mengeruk ‘suara tuhan’. Mau tidak mau, koalisi dengan pengusaha menjadi harga mati. Keramaian kampanye di masa tenang pilkada ini menandai beberapa hal: Pertama, upaya komunikasi politik tak bisa berhenti sedetik pun untuk mempengaruhi pemilih. Targetnya mempengaruhi pihak yang belum menentukan pilihan. Biasanya menyasar swing voter, generasi milenial, dan pemilih non partisan. Kedua, ada ‘public distrust’ menggejala di rakyat. Hal ini dipahami betul oleh paslon dan tim sukses. Karenanya, pencitraan dan polesan paslon di detik terakhir menjadi penentu. Public distrust diakibatkan kebijakan pemerintahan yang selama ini menyakiti hati rakyat. Upaya meyakinkan publik dengan ragam cara inilah yang akan ditempuh. Berlepas dari melanggar aturan atau tidak. Ketiga, memanfaatkan ketidakberdayaan penyelengara pemilu dalam mengawasi seluruh hiruk pikuk timses. Pasalnya, di masa tenang penyelenggara pemilu fokus pada distribusi logistik, pengamanan, dan menjaga ketenangan umum. Timses akhirnya memanfaatkan media sosial untuk gencar kampanye, karena memang belum ada aturan khusus untuk masa tenang di media sosial. Di tengah hiruk pikuk itu semua, rakyat sejatinya santai dan tenang. Entah apa yang dipikirkan, besok memilih atau tidak, bukan urusan siapa-siapa. Karena rakyat tidak bisa dipaksa di era digitalisasi politik ini. Rakyat sudah mampu membaca, apakah benar pilkada ini untuk kepentingan wong cilik? Atau justru memanfaatkan atas nama wong cilik? Pikirkanlah! Rakyat bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh. Mereka orang yang senantiasa berfikir untuk cerdas. (***)