Kritik kepada parpol: Kalian ini ingin memikirkan rakyat atau kepentingan partai? Akar masalahnya itu demokrasi, paham ? - Kami telah berulang kali menjelaskan, metoda terbaik untuk mengisi jabatan kepala daerah sesuai syariat Islam yang praktis, sederhana, mudah, murah, akuntable dan aspiratif. yakni melalui pembaiatan seorang Khalifah melalui penegakan sistem Khilafah. Kami juga telah menjelaskan, pemindahan otoritas pemilihan dari langsung oleh rakyat menuju pemilihan melalui perwakilan (DPRD) tidak menghilangkan politik uang, hanya memindahkan kantong uang dari saku rakyat ke saku wakilnya di DPRD. Tetapi nampaknya Anda dari partai, masih saja berdebat tentang pilihan antara Pilkada langsung atau memilih melalui DPRD dengan berbagai dalih. Dalih yang umum dipakai adalah karena alasan demokratif dan aspiratif serta problem money politic. Anda yang "ngeyel" mengisi jabatan kepala daerah melalui Pilkada langsung, mengklaim Pilkada lebih aspiratif dan demokratif. Anda menyebut, pilihan melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi. Anda yang ngotot via DPRD dan menuding Pilkada langsung dipenuhi money politic. Ekspor kerusakan korupsi yang lebih masif dan sistemik, menggejala sampai ke ruang TPS dan pintu pintu rumah rakyat. Kami juga telah membantah, bahwa baik via Pilkada langsung maupun DPRD itu tidak mungkin menutup pintu money politik. Bedanya, kantung rakyat dipindahkan ke kantung dewan. Problem utamanya di konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan ini bisa dibeli oleh pemburu rente kekuasaan baik untuk mengisi jabatan politik atau untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah. Kedaulatan rakyat ini juga, yang pada akhirnya hanya dijadikan dalih untuk mengadopsi kepentingan para kapitalis. Faktanya yang berdaulat itu kapital, bukan rakyat. Coba saja lihat, rakyat tidak mau BBM mahal, eh wakilnya membiarkan BBM mahal. Rakyat tidak mau ngutang, eh wakilnya di dewan membiarkan penguasa menumpuk utang. Rakyat menolak asing dan aseng, eh wakilnya di dewan justru bercengkerama dengan asing dan aseng, memuluskan kepentingan proyek dan bisnis mereka. Jadi perdebatan Pilkada langsung atau via DPRD itu diskursus untuk kepentingan umat atau partai ? Kalau Pilkada lewat dewan, memang parpol posisinya lebih digdaya ketimbang via Pilkada. Struktur partai bisa lebih bertaji mengatur alegnya di DPRD untuk memuluskan calon tertentu. Tapi apa iya itu untuk kepentingan rakyat ? Bukan untuk partai ? Pilkada lewat DPRD meniscayakan partai lebih punya peluang untuk jualan suara dewan untuk menumpuk pundi ekonomi partai. Kan partai butuh duit ? Untuk spanduk, kaos, kampanye, uang rokok, bensin dan lain-lain. Apa urusan kemiskinan rakyat bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa Iya urusan pengangguran bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya, masalah utang luar negeri bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya urusan kenakalan remaja bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya urusan penistaan agama yang marak bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya urusan kenakalan remaja bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya urusan penguasaan tambang oleh swasta dan asing bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya himpitan beban pajak yang mencekik bisa selesai dengan pilihan kepala daerah baik via Pilkada atau via DPRD ? Apa iya ? Apa iya? Apa iya ? Apa iya ? Apa iya? Apa iya ? Apa iya ? Apa iya? Apa iya ? Apa iya ? Apa iya? Apa iya ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Ya toh ? Karena itu wahai Parpol, berhentilah menipu umat. Berhentilah membodohi umat. Berhentilah jualan ide usang demokrasi. Kalau mau dipilih Umat, didukung dan dicintai umat, tegakkan syariat dan Khilafah. Pasti partai Anda kami pilih.     Jakarta, 27 Aprtil 2018Nasrudin Joha, Pegiat media sosial