Banyuasin – Berita maraknya KTP bodong di tiga kecamatan di Kabupaten Banyuasin, ternyata hoax. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banyuasin, Saukani, pihaknya telah melakukan pengecekan terkait aduan salah satu masyarakat. “Itu tidak benar, bohong, hoax. Sudah kita cek, dengan data dari Dukcapil Kabupaten Banyuasin atau database, ternyata e-KTP tersebut sesuai atau cocok, tidak ada masalah,” ungkapnya ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (31/3/2018). Hasil pengecekan tersebut diperkuat melalui pengecekan tambahan melalui aplikasi konsolidasi dan pencarian NIK nasional yang datanya diambil melalui database pusat. “Hasilnya, juga sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Seluruh data yang ada di KTP itu benar dan cocok. Jadi yang dikatakan bodong itu yang bagaimana?” tegasnya. Saukani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Disdukcapil sudah bekerja secara maksimal melakukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP-El di Banyuasin. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan blangko KTP-El agar tidak ada warga yang tidak terlayani. “Kami juga telah menambah jam layanan, Hari Sabtu Disdukcapi tetap buka seperti biasa. Selanjutnya kami mendatangi langsung daerah yang masih banyak belum melakukan perekaman e-KTP,” tandasnya. Sebelumnya, diberitakan ada KTP bodong dari aduan Epriadi Efendi warga Dusun 1, Desa Tebing Abang, RT 003 / RW 004, Nomor NIK 1607110404740001, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, yang dicocokan dengan DPS KPU muncul nama orang lain. Namun, setelah dicocokan kembali melaui data base di Dukcapil ternyata benar dan tidak ada yang keliru. “Ini bukan kesalahan Dukcapil Kabupaten Banyuasin melainkan kesalahan saya saat mencocokan Data Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten Banyuasin. Saya atas Nama Efriadi Efendi Kelarifikasi, bahwa tidak ada masalah atau kekeliruan dengan NIK KTP saya dan tidak ada yang namanya KTP bodong di Dukcapil,” aku Efriadi Efendi. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuasun, Saukani mengatakan, sejauh ini, tidak ada yang namanya KK dan NIK KTP Bodong. “Sampai saat ini kami belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat,” jelasnya. (Diskominfo/PKP)