Duta Besar Cina untuk PBB, Ma Zhaoxu menekankan dukungan negaranya untuk pembentukan negara merdeka Palestina.

Berbicara di sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas Palestina, Selasa (20/2/2018), Ma menegaskan peran konstruktif masyarakat internasional dalam masalah Palestina dan mengatakan, "Kami mendukung hak bangsa Palestina untuk memiliki sebuah negara." "Para pihak yang bertikai dalam masalah ini perlu menghindari konflik dan kekerasan serta mengutamakan keselamatan warga sipil," tambahnya seperti dikutip kantor berita IRNA. Ma lebih lanjut mengatakan, isu Quds adalah sebuah persoalan yang rumit dan masyarakat internasional harus bertindak untuk melaksanakan semua resolusi terkait Palestina. Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada Desember 2017, menolak mengakui al-Quds sebagai Ibukota rezim Zionis Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan Quds ibukota Israel meskipun ditentang oleh negara-negara regional dan dunia. Dubes Cina untuk PBB mengatakan, masyarakat internasional harus melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina dan mencegah bertambahnya masalah. "Pemerintah Cina menyeru semua pihak untuk meningkatkan bantuannya kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA)," tegas Ma Zhaoxu menanggapi pemutusan bantuan AS kepada badan PBB tersebut. Dewan Keamanan pada hari Selasa menggelar pertemuan untuk membahas masa depan perdamaian di Timur Tengah, dengan dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Amerika Dukung Israel Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan akan menyediakan dana sebesar 3,3 miliar dolar dalam Pendanaan Militer Asing untuk Israel dalam usul anggaran tahun fiskal 2019. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meminta 39,3 miliar dolar untuk anggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Badan Amerika Serikat bagi Pembangunan Internasional (USAID) pada tahun fiskal 2019. Menurut lembar fakta yang diserahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Senin 12 Februari 2018, lembaga itu akan mengalokasikan 3,3 miliar dolar dalam Pendanaan Militer Asing untuk Israel. "Pemerintah juga memprioritaskan pendanaan untuk instalasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jerusalem, yang akan dimulai segera setelah rancangan dan rencana pembangunan diselesaikan." Demikian isi dokumen tersebut sebagaimana dilaporkan Xinhua dan dikutip Antara, Selasa 13 Februari 2018 pagi.   Trump Paksakan Yerusalem Ibu Kota Israel Rezim Presiden AS Donald Trump keras kepala ngotot memaksakan Yerusalem untuk menjadi ibu kota Israel. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley pun mengancam negara-negara anggota lembaga internasional itu, menjelang digelarnya sidang Majelis Umum PBB untuk membahas keputusan Trump soal Al Quds. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah PBB, Haley mengancam bahwa masa depan hubungan AS dengan negara-negara anggota PBB akan diatur berdasarkan suara mereka mengenai Al Quds. Dalam sebuah kicauan di akun Twitter-nya, Haley menulis, “Nama-nama negara yang memberikan suara di Majelis Umum PBB melawan keputusan Presiden AS, yang mengakui Al Quds sebagai Ibukota Israel, akan diserahkan kepada Donald Trump sehingga bisa menyusun hubungan AS dengan mereka berdasarkan suara ini.” Majelis Umum PBB dijadwalkan bertemu pada hari Kamis (21/12/2017), untuk membahas keputusan Trump terkait status Al Quds dan veto Amerika di Dewan Keamanan. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB diperkirakan akan mendukung suara 14 anggota Dewan Keamanan dalam menentang penetapan Al Quds sebagai Ibukota rezim Zionis dan keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan AS ke kota pendudukan itu. Pada Senin lalu, Nikki Haley mengeluarkan veto untuk menghalangi resolusi Dewan Keamanan yang meminta negara-negara dunia untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Al Quds. Pemungutan suara ini mencerminkan kritik yang luas di Timur Tengah dan di antara sekutu Amerika di Eropa. Draft resolusi usulan Mesir ini didukung penuh oleh 14 anggota Dewan Keamanan, termasuk dua pemegang hak veto Eropa, Perancis dan Inggris. Namun, gagal disahkan karena veto AS. Meski demikian, Amerika dan Israel benar-benar terisolasi di forum internasional bahkan di tengah sekutu terdekat mereka sendiri. (ParsToday/PR)