Oleh: Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra   Hari Kamis, 8 Februari kemarin, saya meluncurkan tiga jilid buku “Berpihak pada Rakyat” yang berisi catatan kinerja selama tiga tahun menjadi anggota sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Buku tersebut pertama-tama tentu saja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, utamanya kepada konstituen saya di Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), mengenai apa saja yang telah saya kerjakan selama menjadi wakil mereka. Kedua, sebagai bagian dari pimpinan DPR, buku tadi merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan parlemen modern yang terbuka, transparan, dan profesional, sebagaimana yang pernah kami canangkan saat pertama kali terpilih memimpin DPR dulu. Semoga penyusunan buku kinerja semacam ini bisa jadi acuan bagi anggota DPR lainnya. Terakhir, tentu saja sebagai bagian dari pimpinan Partai Gerindra, buku tersebut juga merupakan bukti keseriusan kami atas keterbukaan dan transparansi. Kebetulan, Partai Gerindra pernah diberi penghargaan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai partai paling transparan pada 2014 dan 2016, yang menunjukkan jika partai kami merupakan badan publik modern yang sangat menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Selain merekam catatan kegiatan saya selama tiga tahun menjadi wakil rakyat, tiga jilid buku ini juga turut merekam sejumlah isu dan polemik terkait kebijakan publik yang dibahas di parlemen, serta isu-isu publik yang menjadi bidang tanggung jawab dan concern saya. Berbagai pendapat saya mengenai sejumlah persoalan penting ikut terekam dalam buku ini. Saya paham, DPR kerap menjadi sasaran kritik masyarakat. Temuan beberapa lembaga survei pada 2015 serta 2017, menyebutkan jika tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja DPR hanya sekitar 34 persen. Angka ini tentu saja tak memuaskan. Saya akui, ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki oleh anggota DPR. Tetapi, tanpa maksud berapologi, sebagian penilaian jelek terhadap DPR sebenarnya berasal dari pemahaman yang keliru atas kedudukan, fungsi, dan tugas DPR. Banyak orang, misalnya, yang mengira jika DPR adalah bagian dari pemerintah yang harus bekerja seturut cara kerja pemerintah. Itu tentu saja pemahaman yang keliru. Atau, ada yang mengukur kinerja DPR hanya dari jumlah undang-undang yang diselesaikan, padahal ukuran itu bisa menimbulkan misleading, karena tak selalu tepat guna. Misalnya, bisa saja jumlah undang-undang yang diselesaikan pada satu periode persidangan sangat banyak, tapi ternyata mutunya rendah, karena kemudian banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, pada periode persidangan yang lain bisa saja jumlah undang-undang yang bisa diselesaikan DPR cukup sedikit, tapi isinya lebih bermutu sehingga masa berlakunya jauh lebih panjang. Jadi, jumlah undang-undang yang bisa diselesaikan bukanlah satu-satunya ukuran kinerja anggota DPR. Publik perlu mengetahui bahwa jika dibandingkan dengan parlemen di negara-negara lain, masa kerja anggota DPR kita dalam setahun persidangan sebenarnya sangat panjang, lebih dari 150 hari. Masa kerja ini jauh lebih lama jika dibandingkan dengan hari kerja parlemen di negara-negara maju. Amerika, misalnya, hari kerja parlemennya hanya 120 hari. Atau Australia, hari kerja parlemennya hanya 69 hari dalam satu tahun masa persidangan. Anggota DPR kita kini juga mengemban tambahan beberapa fungsi. Selain fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, yang menjadi tugas klasik anggota parlemen di manapun, menurut UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD—atau yang sering disebut sebagai UU MD3—anggota DPR kini juga mengemban dua fungsi baru, yaitu fungsi representasi dan fungsi diplomasi. Dua fungsi baru ini tak banyak diketahui oleh masyarakat. Itu sebabnya, para wakil rakyat perlu menjelaskan fungsi, tugas, dan pekerjaannya kepada masyarakat secara terus-menerus. Ada banyak media yang bisa dipilih untuk melakukan itu. Buku adalah salah satunya. Melalui buku semacam ini, masyarakat diharapkan dapat melihat setiap aktivitas anggota DPR. Kehadiran buku ini juga bisa memudahkan mereka yang sedang atau hendak melakukan penelitian politik. Sesudah menerbitkan buku berisi catatan kegiatan ini, ke depan saya sedang menyusun buku yang mendokumentasikan pandangan-pandangan saya selama menjadi anggota DPR atas sejumlah isu dan persoalan penting. Buku itu dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan buku ini. Karena, pada buku itu nanti masyarakat bisa menilai sendiri di mana sebenarnya posisi saya di tengah sejumlah persoalan penting yang jadi perhatian masyarakat. Saya, dan juga Partai Gerindra, berusaha untuk selalu berpihak pada rakyat, baik pada saat kami berada di luar pemerintahan, maupun kelak pada saat kami memegang pemerintahan. Sebab kami percaya, hanya jika kami berpihak pada rakyat, maka Partai Gerindra akan terus dipercaya oleh rakyat.