Jakarta, Obsessionnews.com - Generasi Muda DPP PAN mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Mereka menganggap Jokowi telah cukup berhasil menjalankan roda pemerintahan saat ini. Respon positif itu diwujudkan dengan memberikan kartu hijau untuk Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan dalam diskusi yang diadakan di Atjeh Connection, SCBD sehari sebelumnya. "Kami menilai Presiden Jokowi sudah melakukan perbaikan dalam banyak hal,” kata Perwakilan Generasi Muda PAN Farazandy Fidinansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2018). Menurut dia, Jokowi telah membangun Infrastruktur secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Data terakhir yang didapatkan, pemerintahan Jokowi membangun lebih dari 2.000 km jalan baru, 500 km jalan tol, dan ribuan jembatan. “Ini sungguh luar biasa," tutur Farazandy yang juga Wasekjen DPP PAN itu. "Kartu merah setop, kartu kuning peringatan, ada pelanggaran, kalau kartu hijau jalan terus. Kita dukung (Jokowi) menuntaskan agendanya sampai 2019," timpal Ketua Departemen Kominfo DPP PAN, Rizki Aljupri. Generasi Muda PAN juga menilai bahwa Jokowi sudah berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini penyalurannya dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima bantuan. "Karena keberhasilan tersebut, kami memberikan kartu hijau kepada Jokowi atas kinerjanya yang berorientasi kemajuan jangka panjang. Jokowi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia," tambah Dico Ganinduto, Wabendum DPP PAN. Sebelumnya, Ketua BEM UI Zaadat Taqwa mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan. Ia juga meniup peluit. Peristiwa ini terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi. Zaadat Taqwa terpaksa diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Usai peristiwa itu, Zaadat mengatakan, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama, adalah gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang. Kedua, adalah rencana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini dinilai bisa membuat polri/TNI tak netral dalam Pilkada. Ketiga, BEM UI juga menyoroti adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (Has)