Atasi Masalah Agats, Mensos Kedepankan Pendekatan Terpadu
Pemerintah memperhatikan nilai budaya dan keunikan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Agats. Jakarta, Obsessionnews.com - Merespon kasus gizi buruk dan campak di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, pemerintah memilih pendekatan terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pendekatan terpadu karena masalah di Agats tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Menangani kasus Agats, harus dengan melibatkan semua pihak, termasuk sejumlah kementerian. “Karena permasalahannya di Agats membutuhkan perbaikan dari banyak aspek antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham sebelum mengikuti rapat konsultasi dengan sejumlah kementerian, serta pimpinan dan anggota DPR, di Gedung DPR/MPR, Kamis (1/2/2018) seperti dikutip Obsessionnews.com dari siaran pers Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos). 
Pendekatan menyeluruh karena persoalan yang ditangani juga daerah-daerah lain yang kondisinya serupa dengan Agats. “Berapa banyak daerah semcam ini, dan di mana saja, masih kita inventarisasi,” tutur Idrus. Adapun berkesinambungan maksudnya pemberian bantuan tidak berhenti sebatas penyaluran bantuan beras atau obat-obatan yang sudah dikirimkan. Namun juga akan terus dimonitoring dan ditangani dalam waktu panjang. Katakanlah di Agats, penanganan KLB gizi buruk dan campak tidak sebatas masa tanggap darurat. "Kemensos misalnya, melalui pendamping, akan terus mengedukasi dan mendampingi masyarakat setempat dalam menghadapi permasalahan gizi buruk dan campak. Juga secara umum memberikan edukasi tentang hidup sehat, misalnya," kata Mensos. Pendamping bahkan juga mencakup terhadap level birokrat dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance ). Mensos mengakui, hal ini merupakan bagian dari memperkuat pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk kesejahteraan rakyat. Penanganan masalah gizi buruk dan campak di Agats dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. ”Kalau kita lihat di Papua kan pemukiman penduduk ada tiga, empat, atau 10 rumah tersebar di beberapa tempat secara terpisah. Jadi menurut saya ada baiknya bila dibuat terkonsentrasi dengan membangun komunitas. Ini akan lebih memudahkan penyediaan layanan dasar,” tandas Idrus. Ia memilih melihat masalah Agats dalam perspektif yang lebih luas. Ia mengatakan, masalah budaya dan tantangan alam tidak membuat penyelesaian masalah di Agats. "Untuk menjangkau Agats butuh waktu tidak sebentar dan aksesnya melalui sungai dan medan terjal. Warga setempat berdomisili, kantor, dan puskesmas, di atas rawa-rawa," tegasnya. Pola hidup warga juga menyebar sebanyak sekitar 22 distrik dan harus dijangkau dengan speedboat. Makanan pokok Mereka adalah sagu dan umbi-umbian dengan pola nomaden. Kondisi "terisolasi" ini membuat lingkungan sekitar tidak sepenuhnya layak bagi kesehatan warga, termasuk air minum yang mengandalkan dari air hujan untuk dikonsumsi . "Jadi kita harus melihat masalah ini secara lebih luas. Lebih kita memetakan sedemikian rupa, untuk kemudian menginventarisasi langkah dan program apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang," kata Idrus. Idrus menjelaskan, di Kemensos sudah mengembangkan pembangunan semacam layanan terpadu di pemukiman terpencil yang disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sudah berjalan baik. Intinya, membangun Papua tidak bisa disamakan dengan pembangunan masyarakat di daerah lain. “Kalau masyarakat Papua makanan pokoknya sagu dan talas, maka tidak bisa tiba-tiba diganti dengan beras. Yang kita lakukan adalah dengan memperkuat ketahanan pangan mereka berbasis sagu dan talas,” kata Mensos. Memperhatikan Aspek Budaya Secara umum, penanganan masalah gizi buruk dan campak di Distrik Agats, dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat, selain juga dengan pendekatan terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. ”Kalau kita lihat di Papua kan pemukiman penduduk ada tiga, empat, atau 10 rumah tersebar di beberapa tempat secara terpisah. Jadi menurut saya ada baiknya bila dibuat terkonsentrasi dengan membangun komunitas. Ini akan lebih memudahkan penyediaan layanan dasar,” kata Mensos. Mensos mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bertanya tentang kemungkinan relokasi. "Saya sampaikan bahwa ada relokasi terbatas, yang dalam program Kemensos ada Komunitas Adat Terpencil (KAT)," kata Idrus. Program KAT ini merupakan pembangunan kawasan terpadu dengan memperhatikan dan menghormati aspek sosial budaya warga setempat. "Kemensos sudah membangun KAT di sana. Dan dengan ini sangat terbuka untuk diperluas dan diperkuat dalam waktu mendatang," kata Mensos. Di wilayah ini, akan disediakan pelayanan terpadu terhadap kebutuhan dasar masyarakat setempat. Sehingga dengan begitu, diharapkan layanan dasar kepada masyarakat bisa ditempuh. Selain itu, Kemensos juga akan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga sudah berjalan di sana. (arh)
Pendekatan menyeluruh karena persoalan yang ditangani juga daerah-daerah lain yang kondisinya serupa dengan Agats. “Berapa banyak daerah semcam ini, dan di mana saja, masih kita inventarisasi,” tutur Idrus. Adapun berkesinambungan maksudnya pemberian bantuan tidak berhenti sebatas penyaluran bantuan beras atau obat-obatan yang sudah dikirimkan. Namun juga akan terus dimonitoring dan ditangani dalam waktu panjang. Katakanlah di Agats, penanganan KLB gizi buruk dan campak tidak sebatas masa tanggap darurat. "Kemensos misalnya, melalui pendamping, akan terus mengedukasi dan mendampingi masyarakat setempat dalam menghadapi permasalahan gizi buruk dan campak. Juga secara umum memberikan edukasi tentang hidup sehat, misalnya," kata Mensos. Pendamping bahkan juga mencakup terhadap level birokrat dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance ). Mensos mengakui, hal ini merupakan bagian dari memperkuat pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk kesejahteraan rakyat. Penanganan masalah gizi buruk dan campak di Agats dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. ”Kalau kita lihat di Papua kan pemukiman penduduk ada tiga, empat, atau 10 rumah tersebar di beberapa tempat secara terpisah. Jadi menurut saya ada baiknya bila dibuat terkonsentrasi dengan membangun komunitas. Ini akan lebih memudahkan penyediaan layanan dasar,” tandas Idrus. Ia memilih melihat masalah Agats dalam perspektif yang lebih luas. Ia mengatakan, masalah budaya dan tantangan alam tidak membuat penyelesaian masalah di Agats. "Untuk menjangkau Agats butuh waktu tidak sebentar dan aksesnya melalui sungai dan medan terjal. Warga setempat berdomisili, kantor, dan puskesmas, di atas rawa-rawa," tegasnya. Pola hidup warga juga menyebar sebanyak sekitar 22 distrik dan harus dijangkau dengan speedboat. Makanan pokok Mereka adalah sagu dan umbi-umbian dengan pola nomaden. Kondisi "terisolasi" ini membuat lingkungan sekitar tidak sepenuhnya layak bagi kesehatan warga, termasuk air minum yang mengandalkan dari air hujan untuk dikonsumsi . "Jadi kita harus melihat masalah ini secara lebih luas. Lebih kita memetakan sedemikian rupa, untuk kemudian menginventarisasi langkah dan program apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang," kata Idrus. Idrus menjelaskan, di Kemensos sudah mengembangkan pembangunan semacam layanan terpadu di pemukiman terpencil yang disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sudah berjalan baik. Intinya, membangun Papua tidak bisa disamakan dengan pembangunan masyarakat di daerah lain. “Kalau masyarakat Papua makanan pokoknya sagu dan talas, maka tidak bisa tiba-tiba diganti dengan beras. Yang kita lakukan adalah dengan memperkuat ketahanan pangan mereka berbasis sagu dan talas,” kata Mensos. Memperhatikan Aspek Budaya Secara umum, penanganan masalah gizi buruk dan campak di Distrik Agats, dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat, selain juga dengan pendekatan terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. ”Kalau kita lihat di Papua kan pemukiman penduduk ada tiga, empat, atau 10 rumah tersebar di beberapa tempat secara terpisah. Jadi menurut saya ada baiknya bila dibuat terkonsentrasi dengan membangun komunitas. Ini akan lebih memudahkan penyediaan layanan dasar,” kata Mensos. Mensos mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bertanya tentang kemungkinan relokasi. "Saya sampaikan bahwa ada relokasi terbatas, yang dalam program Kemensos ada Komunitas Adat Terpencil (KAT)," kata Idrus. Program KAT ini merupakan pembangunan kawasan terpadu dengan memperhatikan dan menghormati aspek sosial budaya warga setempat. "Kemensos sudah membangun KAT di sana. Dan dengan ini sangat terbuka untuk diperluas dan diperkuat dalam waktu mendatang," kata Mensos. Di wilayah ini, akan disediakan pelayanan terpadu terhadap kebutuhan dasar masyarakat setempat. Sehingga dengan begitu, diharapkan layanan dasar kepada masyarakat bisa ditempuh. Selain itu, Kemensos juga akan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga sudah berjalan di sana. (arh)
Share:
