Jokowi Baik Bukan Berarti Keadaan Indonesia Baik

Oleh: Teuku Gandawan, Pemerhati Politik, dan Alumni ITB Saya beberapa kali mendengar cerita betapa hormat dan berterima kasihnya orang-orang yang hidup di lingkungan para koruptor atau kepala preman. Betapa tidak, karena mereka kerap menerima limpahan kekayaan dari tempat mereka bekerja. Salahkah cerita mereka? Tidak sama sekali. Mereka tidak salah dalam bercerita, mereka hanya salah menikmati fakta, bahwa sang tuan sebenarnya koruptor dan atau preman yang menjadi kaya raya dengan merampas hak umum atau hak pribadi orang lain sebagai hak pribadinya Lalu istimewakah cerita tentang Jokowi di media massa Jepang baru-baru ini? Kalau yang diceritakan tentang sisi-sisi kebaikan atau positifnya, tentu saja istimewa. Adalah bagus jika sisi baik seseorang bisa diceritakan. Artinya sebagai pribadi, dia memiliki kebaikan-kebaikan. Bagus bagi Indonesia jika menemukan fakta Jokowi adalah orang baik. Tapi, sekali lagi tapi, tentu jangan juga menyimpulkan kebaikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Jokowi baik tentu tidak identik dengan Indonesia dalam keadaan baik. Tidak ada hubungan kemakmuran Indonesia dengan kebersahajaan Jokowi, kalau kita mau memaksakan seolah-olah Jokowi pribadi yang sederhana. Kesantunan Jokowi tidak membuat ekonomi Indonesia meroket, jika dia mau dipandang santun. Kegiatan Jokowi memanen padi dan mendorong traktor ternyata tetap saja membuat kita impor beras dan impor garam. Swasembada yang dijanjikannya akan terwujud dalam tiga tahun itu ternyata berujung kepada swasembada impor. Pribadi baik tidak bermakna keadaan akan menjadi baik, karena itu tidak ada hubungannya. Dan jangan juga lalu menyatakan, kalau begitu biarlah kita dipimpin orang buruk yang akan menciptakan kebaikan. Dua hal ini mematikan logika dan akal sehat. Kita faktanya butuh orang baik yang punya program baik yang bisa dia wujudkan dengan baik sebagai seorang presiden. Hanya dengan demikian kondisi ekonomi dan sosial Indonesia membaik.





























