Oleh: Nasrudin Joha, Pemerhati ekonomi Sungguh satu penghinaan terhadap akal, seorang pejabat yang tidak cakap menghadapi kritik publik, kepanasan dengan dinamika perbedaan pendapat, kemudian menutup ruang diskusi dengan mengumbar ujaran : Saya sudah putuskan impor, itu diskresi saya, tidak usah didebat ! Arogansi yang mengkonfirmasi pendeknya akal, besarnya syahwat rente, atau mungkin telah mencairkan fee DP. Nalar publik diberangus, akal ditundukkan dengan logika “Pokok’e”, rakyat dianggap kerbau dungu yang hanya punya tugas membajak, jalan terus, kalau berhenti penguasa memecutnya. Bagaimana mungkin keputusan impor keluar pada saat petani mendekati masa panen raya ? Bagaimana mungkin memutuskan impor ketika beberapa daerah telah menyatakan kesiapan suplai beras secara nasional ? Bagaimana mungkin keputusan impor terus dijalankan, ditengah derasnya kritik publik ? Bagaimana mungkin -ada manusia masih dikaruniai akal- tetap melawan kejernihan nalar dan logika, dengan berbuat dungu dan membatu ? Jika logika kritik selalu dibalas dengan diktatorisme, logika “pokok’e”, itu keputusan Pemerintah tidak boleh dibantah, itu diskresi penguasa tidak perlu diperdebatkan, baiklah! Untuk menganjurkan posisi seimbang agar terjamin keadilan, maka biarkan rakyat dan daerah menggunakan logika pokok’e dan keputusan yang tidak perlu dibantah dan diperdebatkan. Para Kepala daerah juga bisa mengatakan “Sulsel menolak beras impor, Sulsel sudah cukup bahkan surplus beras, tidak usah dibantah Pemerintah pusat!”. “NTB menolak beras impor, NTB sudah cukup bahkan surplus beras, tidak usah dibantah Pemerintah pusat!”. “Banten menolak beras impor, Banten sudah cukup bahkan surplus beras, tidak usah dibantah Pemerintah pusat!” “Magelang menolak beras impor, Magelang sudah cukup bahkan surplus beras, tidak usah dibantah Pemerintah pusat!”. Terus mau dikemanakan beras impor itu ? Penguasa menyebut beras impor tidak untuk kalangan umum, lalu untuk siapa ? Biar saja beras itu dimakan para pengimpor nya, tidak perlu dipaksa dijual kepada rakyat ! Tapi mereka yang kuasai jalur niaga beras, suplai beras ada dibawah kendali penguasa dan para pengusaha rekanan mereka, mereka yang menentukan harga dan mengendalikan pasokan beras, kartel beras dapat menahan beras di gudang-gudang sehingga muncul kondisi “demand tinggi” sehingga harga melambung. Ada Justifikasi impor ! Negara memikirkan rakyat ! Rakyat tidak boleh mati karena kekurangan beras ! Rakyat tidak boleh dihukum pasar dengan harga beras yang melambung ! Negara harus impor agar terjamin ketersediaan beras untuk rakyat dengan harga terjangkau, negara harus hadir melindungi Rakyat dari krisi pangan, impor ! Impor ! Impor ! Demikianlah ujaran tipu-tipu penguasa dzalim, mereka membiarkan petani yang menunggu musim panen gigit jari, saat pembenihan telah berhutang, saat mengelola sawah sudah berhutang, berhutang kebutuhan bayar sekolah anak, berhutang bayar BPJS, berhutang untuk berbagai kebutuhan yang keseluruhannya digantungkan pada saat panen, ternyata saat panen penguasa justru impor ! Kemana petani akan mengadu ? Saat pembenihan negara tidak terlibat, pemupukan negara tidak terlibat, perawatan padi negara tidak terlibat, semua subsidi pertanian dicabut, rakyat tidak boleh manja! Giliran tinggal panen, masih juga penguasa dzalim memperberat beban petani. Saat panen, negara terlibat bukan untuk memasarkan harga beras petani ke luar negeri agar petani mendapat hasil baik dari jerih payahnya, tetapi justru impor ! Impor merusak harga pasar beras petani ! Impor mengkhianati petani ! Impor menguntungkan asing aseng dan para mafia beras. Ini negara kesejahteraan petani atau negara kesejahteraan cukong ? Okelah kalau begitu ! Kita ambil keputusan masing-masing. Umat tidak mau bayar pajak, karena pajak membebani umat, itu keputusan umat tidak Peru didebat ! Umat tidak mau ikut nyoblos Pemilu, karena Pemilu hanya menghasilkan rezim dzalim yang menyusahkan umat, itu keputusan umat tidak Peru didebat ! Umat inginkan Daulah Islam adalah kewajiban sekaligus sistem pemerintahan Islam yang akan benar-benar menyejahterakan umat, ini keputusan umat tidak perlu didebatkan! (***)