Baru seminggu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menunjuk Bambang Widjojanto Ketua Pencegahan Korupsi TGUPP Anies. Penunjukkan yang bikin kalang kabut banyak pihak. Anies wajar membentuk Tim Khusus Pecegahan Korupsi. Audit BPK selama lima tahun tentang pengelolaan anggaran mendapat status WDP. Lima tahun berturut-turut! Lima tahun terakhir, artinya sejak 2012, sejak Jokowi lalu Ahok dan ditutup Djarot. Tentu wajar Anies tidak ingin status audit BPK ini terus berlanjut. Pengelolaan anggaran haruslah WTP, bukan WDP. Penunjukan atas Bambang juga sangat tepat. Dia mantan pimpinan KPK. Bahkan pada masa Bambanglah permintaan audit investigatif terkait kasus Sumber Waras diajukan. Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga gregetan dengan kasus Sumber Waras. Dia menegaskan bahwa kerugian negara atas pembelian lahan Sumber Waras dan lahan Cengkareng harus dituntaskan. Bukan hanya Sumber Waras dan Cengkareng, bahkan semua kasus bisa ditinjau ulang. Mulai dari kasus UPS, kasus pengadaan busway, kasus Reklamasi, kasus tukar guling Kalijodo, kasus Semanggi. Apa yang diputuskan Anies-Sandi sangat jitu. Saatnya berhenti berkoar-koar tentang anti korupsi. Anti korupsi harus konkrit. Audit BPK wajib WTP. Jakarta butuh pembenahan, bukan bualan. Mari dukung penuh gebrakan Tim Pencegahan Korupsi TGUPP. Bahkan dukung penuh tim ini untuk memberangus Anies-Sandi jika mereka bagian dari masalah korupsi. (Teuku Gandawan, Alumni ITB)