Nampaknya, rezim Presiden AS Donald Trump keras kepala ngotot memaksakan Yerusalem untuk menjadi ibu kota Israel. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley pun mengancam negara-negara anggota lembaga internasional itu, menjelang digelarnya sidang Majelis Umum PBB untuk membahas keputusan Trump soal Al Quds. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah PBB, Haley mengancam bahwa masa depan hubungan AS dengan negara-negara anggota PBB akan diatur berdasarkan suara mereka mengenai Al Quds. Dalam sebuah kicauan di akun Twitter-nya, Haley menulis, "Nama-nama negara yang memberikan suara di Majelis Umum PBB melawan keputusan Presiden AS, yang mengakui Al Quds sebagai Ibukota Israel, akan diserahkan kepada Donald Trump sehingga bisa menyusun hubungan AS dengan mereka berdasarkan suara ini." Majelis Umum PBB dijadwalkan bertemu pada hari Kamis (21/12/2017), untuk membahas keputusan Trump terkait status Al Quds dan veto Amerika di Dewan Keamanan. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB diperkirakan akan mendukung suara 14 anggota Dewan Keamanan dalam menentang penetapan Al Quds sebagai Ibukota rezim Zionis dan keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan AS ke kota pendudukan itu. Pada Senin lalu, Nikki Haley mengeluarkan veto untuk menghalangi resolusi Dewan Keamanan yang meminta negara-negara dunia untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Al Quds. Pemungutan suara ini mencerminkan kritik yang luas di Timur Tengah dan di antara sekutu Amerika di Eropa. Draft resolusi usulan Mesir ini didukung penuh oleh 14 anggota Dewan Keamanan, termasuk dua pemegang hak veto Eropa, Perancis dan Inggris. Namun, gagal disahkan karena veto AS. Meski demikian, Amerika dan Israel benar-benar terisolasi di forum internasional bahkan di tengah sekutu terdekat mereka sendiri. Saat ini, para pendukung resolusi yang sudah diveto di Dewan Keamanan ini ingin mengadopsi sebuah resolusi lain di Majelis Umum PBB. Jika Majelis Umum dengan suara tinggi, menentang keputusan ilegal Washington, maka ini akan menjadi pukulan telak terhadap pribadi Trump, kebijakan baru AS di Timur Tengah, dan rencana Israel untuk menguasai Al Quds secara permanen. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, status final Al Quds harus ditentukan berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan tuntutan yang sah. Oleh karena itu, AS sengaja mengeluarkan ancaman untuk memaksa para anggota PBB menyetujui keputusan kontroversial Trump, yang bertentangan dengan hukum internasional. Sebagian dari negara anggota sangat rentan terhadap tekanan politik dan keuangan AS, dan hal ini telah mendorong Washington untuk mengeluarkan ancaman terhadap PBB. Tentu saja, selama 70 tahun keberadaan PBB, negara-negara seperti AS berulang kali menggunakan kebijakan intimidatif dan ancaman terhadap anggota PBB yang lemah. Namun, sejauh ini tidak ada sejarahnya bahwa perwakilan AS di PBB begitu jelas dan gamblang mengancam para anggota lembaga internasional terbesar ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan menggalang konsensus dan menjanjikan intensif dalam pemerintahan Trump semakin menurun dan Amerika mulai mengandalkan ancaman. (ParsToday)