AS Tolak Sikapi Pembantaian Muslim Rohingya

  • Editor Oleh: Fira
  • Rabu, 01 November 2017 | 09:16 WIB
AS Tolak Sikapi Pembantaian Muslim Rohingya
Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang senantiasa mengklaim sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini belum mengambil sikap yang jelas terkait pembantaian Muslim Rohingya. Laman Majalah Wax menulis, setelah represi politik terhadap pemerintah Amerika, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pekan lalu dalam sebuah sikap tak jelas dan pasif mengecam penumpasan Muslim Rohinya oleh militer Myanmar. Dalam hal ini, Tillerson tidak menyebut penumpasan, pembantaian dan pengungsian ribuan Muslim Rohingya sebagai genosida atau kejahatan anti kemanusiaan. Menurut sumber ini, kejahatan di Myanmar terjadi ketika negara ini terancam runtuh dan Amerika tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan kekerasan ini. Penolakan Amerika mengambil sikap terkait pembunuhan Muslim Myanmar terjadi di saat Presiden Donald Trump dua hari mendatang dijadwalkan mengunjugi Asia Tenggara termasuk Myanmar. Sejak 25 Agustus hingga kini dan akibat gelombang baru penumpasan dan kejahatan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, lebih dari enam ribu orang tewas dan delapan ribu lainnya luka-luka. Tak hanya itu, ratusan ribu etnis tertindas ini juga terpaksa mengungsi ke Bangladesh. [caption id="attachment_217817" align="aligncenter" width="640"] Rex Tillerson[/caption] AS Tak Ada Inisiatif Aakhiri Krisis Myanmar Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan, Washington berpendapat militer Myanmar yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap Muslim Rohingya. Namun Tillerson tidak melanjutkan keterangannya soal langkah apa yang akan diambil Washington untuk mengatasi masalah tersebut. "Dunia tidak bisa hanya diam saja dan menjadi saksi kekejaman yang dilaporkan terjadi di wilayah tersebut," kata Tillerson di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington pada Rabu (18/10/2017). "Kami benar-benar menilai militer bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah Rakhine," tambahnya, merujuk pada negara bagian di Myanmar dimana Muslim Rohingya telah menghadapi kekerasan yang disetujui pemerintah sejak akhir tahun lalu. "Seseorang, jika laporan ini benar, akan diadili untuk mempertanggungjawabakannya," kata Tillerson, mengacu pada laporan pembunuhan, perkosaan, dan berbagai penistaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Terlepas dari ungkapan keprihatinan tersebut, AS tidak mengambil langkah apapun untuk menekan pemerintah atau militer di Myanmar guna mengakhiri kejahatan mereka terhadap Rohingya. Sebanyak 43 anggota parlemen AS baru-baru ini meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan kembali sanksi perjalanan AS terhadap para pejabat militer Myanmar dan juga sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keras tersebut. Namun, seruan itu tidak digubris Kongres.(ParsToday) Baca Juga: