Oleh: Radhar Tribaskoro, Aktivis Semua orang berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan itu apa saja bisa agama, bisa ideologi, paradigma, mindset, dll. Kalau keyakinan berbenturan, itu biasa saja. Dari jaman purba orang-orang berbenturan karena keyakinan. Biasa saja. Yang tidak biasa adalah ketika hukum yang menjadi kesepakatan bersama tidak ditegakkan dengan proper. Katanya pelacuran dilarang, kok ada dimana-mana? Katanya minuman keras dilarang, kok di sebarang warung ada? Lalu orang2 yang tidak sabar mengambil langkah sendiri. Eh, penegak hukumnya membiarkan. Polisi jadi double error. Mereka tidak menegakkan hukum (mungkin malah dapet duit dari praktek prostitusi dan miras). Mereka error lagi ketika mereka diam saja sekalipun mengetahui ada orang2 secara tidak berhak mengambil-alih tugas mereka. Jadi, sumber masalah itu ada di penegak hukum (polisi). Polisi tidak lagi menjadi bhayangkara negara yang melindungi warga dari aneka kejahatan dan pelanggaran hukum, dari manapun asalnya. Mereka mau saja menggadaikan jatidiri bhayangkara negara itu demi memperoleh preferensi (kedekatan) pemimpin politik. Dengan kata lain, bhayangkara negara kita (polisi) telah dipolitisasi. Sekarang mereka mulai menimbang-nimbang asal-usul pelaku kejahatan. Kalau penjahatnya dekat dengan kekuasaan mereka tidak akan beraksi. Maka, ketika sekelompok orang yang dekat kekuasaan melakukan aksi sepihak polisi tak bergerak. Bhayangkara negara sudah menjadi boneka. Seharusnya, ketika kekuasaan bergeser peran bhayangkara negara itu dipulihkan. Polisi kembali menjadi bhayangkara negara. Lho, kok yang muncul malah isu radikalisme. Isu itu bukan menuding sejumlah teroris panci. Isu itu diarahkan kepada sejumlah ormas islam yang pernah mengalahkan kandidat penguasa di pilkada DKI. Ada apa sebenarnya? Rupanya sebuah political framing sedang dibangun untuk mengerangkeng lawan-lawan politik di dalamnya. Dengan framing itu penguasa digampangkan menuduh si A radikal, si B mulai-radikal, si C deket-radikal, dst. Lalu mereka berlagak menyidik siapa yang kasih meta-kognisinya. Oh si A dapet kuliah dari Yaman, maka orang-orang Arab entah dari arab atau bukan dimaki-maki sebagai onta dan kadal gurun. Lho, si B dekat dengan seorang tokoh sosialis, maka orang sosialis dicemooh sebagai orang kiri horor. Nah, si C ternyata berasal dari kampung yang dulu banyak DI/TII, tahu sendiri deh makiannya: onta berjubah, kambing berjenggot dst. Lepas dari keriuhan itu semua, yang terpenting telah didapatkan. Lawan-lawan politik telah terpetakan dengan baik. Dalam satu langkah terakhir, dengan menggunakan suatu lembaga survey penguasa menyudutkan seorang penantang kekuasaan terbesar sebagai "pendukung radikalisme dan memprovokasi kaum muda untuk menyerang pemerintah." Dengan lawan telah terpetakan mudah kemudian melancarkan serangan-serangan. Termasuk bagaimana secara terus-menerus frame radikalisme itu diperkuat, untuk memperoleh dukungan masyarakat. Sekarang tinggal bagaimana menggunakan kekuasaan polisi untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai keinginan. Untuk tambah menguatkan mereka bikin peraturan pemerintah yang secara praktis bisa memberangus ormas apapun yang mereka inginkan. Jadi berkaitan dengan peranan kepolisian, pergantian kekuasaan malah semakin menenggelamkan bhayangkara negara ke dalam kuasa politik. Tanpa kemauan kuat dari polisi sendiri mereka akan tetap menjadi boneka politik. Akibatnya, mereka tidak akan pernah mampu menjangkau kejahatan2 di balik kuasa politik itu. Lepas dari itu, radikalisme pun akan semakin kehilangan makna. Terorisme dan radikalisme yang sesungguhnya tidak akan mungkin dibasmi seutuhnya. Sebab mereka dibutuhkan untuk justifikasi bagi penindasan lawan-lawan politik penguasa.