Investasi PMA Menurun, Wakil Ketua Komisi XI Ingatkan Bappenas
Jakarta, Obsessionnews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Ir. H. Achmad Hafisz Tohir mengingatkan Bappenas terkait proporsi penanaman modal asing (PMA) terhadap investasi yang relatif menurun. Di tahun 2015, PMA mencapai 67,10% turun menjadi 64,72% di tahun 2016. Posisi ini kembali menurun hingga hanya 61,45% pada Juni 2017. Hal ini dapat menjadi indikasi turunnya minat investor asing untuk berbisnis di Indonesia. Hafisz mengungkapkan, penurunan proporsi investasi PMA ini tidak sejalan dengan peningkatan ranking daya saing infrastruktur Indonesia yang trennya telah membaik. “Arah kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintah mampu meningkatkan daya saing Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investasi asing,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Raker yang dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017), itu membahas asumsi makro Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 
Seperti diketahui untuk menurunkan gini ratio, pemerintah mencanangkan kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi produktif melalui reformasi agraria. Tetapi, menurut Hafisz, hal ini kontradiktif dengan proyeksi pertumbuhan sektor ekonomi yang hanya 3,7% di tahun 2018. Sementara untuk Bank Indonesia, menurut Hafisz, lebih optimis target inflasinya 3,5% dibanding dengan target APBN-P 2017 yang sempat dipatok 4.3%. Dengan asumsi nilai tukar rupiah: Rp13.500 per US dolar, sementara pada APBNP 2017 sempat ditetapkan Rp13.400 per US dolar. Hafisz juga mengkritisi BPS agar inflasi di akhir 2017 lebih rendah dari saat ini, di mana inflasi YoY Agustus 2017 sebesar 3,82%, lebih tinggi dibandingkan inflasi 2015 (3,35%) dan inflasi 2016 (3,02%). "Situasi ini dapat dijadikan indikasi potensi melambungnya angka inflasi di akhir 2017," tandasnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan II YoY sebesar 5,01% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 (5,18%). Hafisz mengatakan, pertumbuhan yang rendah ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya perbaikan ekonomi. Sementara itu distribusi tenaga kerja menunjukkan 31,86% tenaga kerja berada di sektor pertanian, tetapi laju pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,33%. "Hal ini sangat ironi terhadap pembangunan, di mana pemerintah harusnya lebih memperhatikan sektor pertanian," tegas Hafisz. Dalam kesempatan tersebut Hafisz juga menanggapi target Kementerian Keuangan tentang pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4%. Hafisz menilai target tersebut terlalu optimistis bila dibandingkan dengan APBN-P 2017 yang dipatok 5,2%. Bahkan APBN 2016 sempat ditetapkan 5,3%, tapi realisasinya hanya 5%. Secara historis, katanya, sejak peralihan kekuasaan capaian ekonomi setinggi 5,4% belum pernah tercapai. Pada 2014 hanya menyentuh 5%. 2015 malah terjun jadi 4,88%, dan 2016 sedikit membaik jadi 5,02%. "Pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama tahun 2017 hanya mencapai 5,01%, ini tidak bergeser dari kuartal sebelumnya. Bahkan lebih rendah jika dibanding pertumbuhan kuartal pertama 2016 yang mencapai 5,18%," ujarnya. Dia menambahkan, tahun 2017 ekonomi masih melambat dengan capaian 5,01% (kuartal II- 2017) terhadap kuartal II- 2016. Hafisz mengemukakan, asumsi pertumbuhan ekonomi cukup ambisius mengingat beberapa indikator perekonomian saat ini masih menunjukkan tren yang menurun, di antaranya konsumsi masyarakat sebagai pembentuk 56% kue perekonomian nasional masih mengalami pelemahan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh di bawah 5% pada semester I-2017. Di sisi lain, penggerak ekonomi lainnya dari sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan 3,54% di kuartal II-2017. "Sektor perdagangan juga melemah jika dilihat dari penjualan ritel yang tumbuh 3,78% di kuartal II," katanya. Seperti diketahui target pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp1.609,4 triliun, masih menjadi andalan. Menurut Hafisz target penerimaan negara ini jauh dari target APBN-P 2017 yang hanya Rp1.7 14,1 triliun. Apalagi dibandingkan dengan realisasi pajak selama setahun berjalan yang masih berjalan lambat. "Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 baru mencapai kisaran Rp580,7 triliun atau sekitar 46,8% dari target," kata politisi PAN ini. Berkaitan dengan target penerimaan pajak, ia menyarankan sebaiknya pemerintah sedikit berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan ekstra seperti tax amnesty. Sementara itu belanja ditargetkan Rp 2.204,37 triliun, naik 3,3% dari APBN-P 2017. Namun, kata Hafisz, ada beberapa asumsi yang terlihat kebalikannya, misalnya rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dipatok sekitar 5,3 persen, lebih tinggi dari asumsi APBNP-2017 yang mana suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%.
Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan $48 per barel dibandingkan dengan APBNP-2017 $50 per barel. Dari perhitungan penerimaan dan belanja dalam rancangan APBN 2018, diproyeksikan
defisit anggaran akan menembus Rp325,9 triliun setara dengan 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini memang lebih rendah dari asumsi defisit pada APBN-P 2017 yang dipatok Rp397,2 triliun atau sekitar 2,92% terhadap PDB. Data menunjukkan, PDB pada 2016 mencapai Rp 12.407 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2017 dan 5,4% pada 2018, maka PDB 2018 akan bertambah Rp 1.350 triliun, sehingga PDB 2018 nanti menjadi Rp. 13.757 triliun. Rasio pajak (tax rasio) dengan target pajak Rp 1.609,38 triliun maka rasio pajak ekuivalen dengan 11,7 % (rasio pajak tahun ini berkisar 10,3%). Dengan memasang target penerimaan pajak yang konservatif pun, pemerintah harus mampu menaikkan rasio pajak sebesar 140 basis poin Dari sisi pembiayaan, mengharapkan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN( pada posisi 5,3% kurang realistis, karena beberapa hal sebagai berikut: 1. Dana repatriasi hasil amnesti pajak berpotensi mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang di dalamnya termasuk SPN. 2. Melimpahnya peminat SBN niscaya akan memicu suku bunga lebih tinggi agar pemodal mau memegang SBN. "Kendala lain adalah perekonomian Cina yang masih diliputi ketidakpastian. Begitu juga
dengan kondisi di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan semenanjung Korea yang memanas. Juga Jepang, yang selama ini mereformasi ekonomi, belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Semua ini berefek pada dinamika ekonomi Indonesia," tandas anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 1 ini. Karena target penerimaan negara sudah ditetapkan dalam RAPBN 2018, Hafisz menyarankan pemerintah menjalankan dengan azas penuh kehati-hatian, sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yaitu tidak tercapainya realisasi penerimaan negara lantaran terganjal setumpuk asumsi yang meleset. (Ali Usman/arh)
Seperti diketahui untuk menurunkan gini ratio, pemerintah mencanangkan kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi produktif melalui reformasi agraria. Tetapi, menurut Hafisz, hal ini kontradiktif dengan proyeksi pertumbuhan sektor ekonomi yang hanya 3,7% di tahun 2018. Sementara untuk Bank Indonesia, menurut Hafisz, lebih optimis target inflasinya 3,5% dibanding dengan target APBN-P 2017 yang sempat dipatok 4.3%. Dengan asumsi nilai tukar rupiah: Rp13.500 per US dolar, sementara pada APBNP 2017 sempat ditetapkan Rp13.400 per US dolar. Hafisz juga mengkritisi BPS agar inflasi di akhir 2017 lebih rendah dari saat ini, di mana inflasi YoY Agustus 2017 sebesar 3,82%, lebih tinggi dibandingkan inflasi 2015 (3,35%) dan inflasi 2016 (3,02%). "Situasi ini dapat dijadikan indikasi potensi melambungnya angka inflasi di akhir 2017," tandasnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan II YoY sebesar 5,01% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 (5,18%). Hafisz mengatakan, pertumbuhan yang rendah ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya perbaikan ekonomi. Sementara itu distribusi tenaga kerja menunjukkan 31,86% tenaga kerja berada di sektor pertanian, tetapi laju pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,33%. "Hal ini sangat ironi terhadap pembangunan, di mana pemerintah harusnya lebih memperhatikan sektor pertanian," tegas Hafisz. Dalam kesempatan tersebut Hafisz juga menanggapi target Kementerian Keuangan tentang pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4%. Hafisz menilai target tersebut terlalu optimistis bila dibandingkan dengan APBN-P 2017 yang dipatok 5,2%. Bahkan APBN 2016 sempat ditetapkan 5,3%, tapi realisasinya hanya 5%. Secara historis, katanya, sejak peralihan kekuasaan capaian ekonomi setinggi 5,4% belum pernah tercapai. Pada 2014 hanya menyentuh 5%. 2015 malah terjun jadi 4,88%, dan 2016 sedikit membaik jadi 5,02%. "Pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama tahun 2017 hanya mencapai 5,01%, ini tidak bergeser dari kuartal sebelumnya. Bahkan lebih rendah jika dibanding pertumbuhan kuartal pertama 2016 yang mencapai 5,18%," ujarnya. Dia menambahkan, tahun 2017 ekonomi masih melambat dengan capaian 5,01% (kuartal II- 2017) terhadap kuartal II- 2016. Hafisz mengemukakan, asumsi pertumbuhan ekonomi cukup ambisius mengingat beberapa indikator perekonomian saat ini masih menunjukkan tren yang menurun, di antaranya konsumsi masyarakat sebagai pembentuk 56% kue perekonomian nasional masih mengalami pelemahan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh di bawah 5% pada semester I-2017. Di sisi lain, penggerak ekonomi lainnya dari sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan 3,54% di kuartal II-2017. "Sektor perdagangan juga melemah jika dilihat dari penjualan ritel yang tumbuh 3,78% di kuartal II," katanya. Seperti diketahui target pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp1.609,4 triliun, masih menjadi andalan. Menurut Hafisz target penerimaan negara ini jauh dari target APBN-P 2017 yang hanya Rp1.7 14,1 triliun. Apalagi dibandingkan dengan realisasi pajak selama setahun berjalan yang masih berjalan lambat. "Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 baru mencapai kisaran Rp580,7 triliun atau sekitar 46,8% dari target," kata politisi PAN ini. Berkaitan dengan target penerimaan pajak, ia menyarankan sebaiknya pemerintah sedikit berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan ekstra seperti tax amnesty. Sementara itu belanja ditargetkan Rp 2.204,37 triliun, naik 3,3% dari APBN-P 2017. Namun, kata Hafisz, ada beberapa asumsi yang terlihat kebalikannya, misalnya rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dipatok sekitar 5,3 persen, lebih tinggi dari asumsi APBNP-2017 yang mana suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%.
Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan $48 per barel dibandingkan dengan APBNP-2017 $50 per barel. Dari perhitungan penerimaan dan belanja dalam rancangan APBN 2018, diproyeksikan
defisit anggaran akan menembus Rp325,9 triliun setara dengan 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini memang lebih rendah dari asumsi defisit pada APBN-P 2017 yang dipatok Rp397,2 triliun atau sekitar 2,92% terhadap PDB. Data menunjukkan, PDB pada 2016 mencapai Rp 12.407 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2017 dan 5,4% pada 2018, maka PDB 2018 akan bertambah Rp 1.350 triliun, sehingga PDB 2018 nanti menjadi Rp. 13.757 triliun. Rasio pajak (tax rasio) dengan target pajak Rp 1.609,38 triliun maka rasio pajak ekuivalen dengan 11,7 % (rasio pajak tahun ini berkisar 10,3%). Dengan memasang target penerimaan pajak yang konservatif pun, pemerintah harus mampu menaikkan rasio pajak sebesar 140 basis poin Dari sisi pembiayaan, mengharapkan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN( pada posisi 5,3% kurang realistis, karena beberapa hal sebagai berikut: 1. Dana repatriasi hasil amnesti pajak berpotensi mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang di dalamnya termasuk SPN. 2. Melimpahnya peminat SBN niscaya akan memicu suku bunga lebih tinggi agar pemodal mau memegang SBN. "Kendala lain adalah perekonomian Cina yang masih diliputi ketidakpastian. Begitu juga
dengan kondisi di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan semenanjung Korea yang memanas. Juga Jepang, yang selama ini mereformasi ekonomi, belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Semua ini berefek pada dinamika ekonomi Indonesia," tandas anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 1 ini. Karena target penerimaan negara sudah ditetapkan dalam RAPBN 2018, Hafisz menyarankan pemerintah menjalankan dengan azas penuh kehati-hatian, sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yaitu tidak tercapainya realisasi penerimaan negara lantaran terganjal setumpuk asumsi yang meleset. (Ali Usman/arh)
Share:
