Jakarta, Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta khususnya Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), menggelar acara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jagakarsa pada Senin (28/8/2017). Dalam acara ini, Pemprov DKI mengimbau warganya untuk segera membayar kewajiban PBB yang jatuh temponya pada 31 Agustus 2017. Acara itu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jaksel, Arifin, Camat Jagakarsa Abdul Chalik, dan beberapa jajaran Lurah Jagakarsa. Arifin mengatakan, hari ini mengadakan pekan panutan pembayaran PBB secara serentak. Dalam rangka apa? Mengingatkan kepada seluruh warga tentang wajib pajak. “Seluruh warga negara bahwa ada kewajiban yang memang harus dipenuhi ke negara, yaitu pajak,” ujar Arifin dalam sambutannya di Kecamatan Jagakarsa. Karena, lanjut dia, pajak sudah diatur dalam Undang Undang, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Arifin, di Jakarta tanpa pajak tidak bisa apa-apa. Karena di Jakarta tidak punya sumber daya alam, tidak sama dengan di daerah-daerah lain, seperti Papua ada Freeport. “Kita nggak punya. Kita nggak punya hutan yang bisa kita kelola. Yang bisa kita kelola adalah pajak,” ungkap Arifin. Dia menilai, pajak menjadi primadona untuk DKI Jakarta. Karena pajak ini member kontribusi lebih kurang dari 8 triliun APBD Jakarta. “Pajak Bumi Bangunan hampir 8 triliun,” katanya. Arifin menjelaskan, uang yang warga berikan untuk pajak sepenuhnya dimanfaatkan kembali lagi untuk masyarakat. Pajak yang bapak dan ibu berikan dalam bentuk penerimaan daerah, yang ditetapkan menjadi APBD, dilakukan untuk pembangunan masyarakat Jakarta. Kalau merasakan sekarang ini pemprov DKI terus menerus meningkatkan layanan publik kepada warga Jakarta, salah satunya adalah bidang pendidikan. Karena di bidang pendidikan, SD, SMP, SMA sudah tidak ada dikenakan biaya apapun, SPP tidak ada termasuk yang dulu-dulu pernah ada, yang namanya uang pendaftaran dan uang pembangunan. “Di sekolahan negeri itu bener-bener sudah tidak ada. Dulu, ketika saya masih sekolah masih bayar SPP, walaupun kita hidup susah. Nah sekarang semua digratiskan, sekolah sudah tanpa biaya,” ungkapnya. Kedua, kata Arifin, di bidang kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan juga demikian. “Kita terus tingkatkan pelayanan kesehatan. Sekarang pelayanan kesehatan itu sudah ditingkatkan. Sekarang sudah ada puskesmas tipe D atau RSUD,” ujarnya. Dia berpendapat, kalau kemudian pajak warga DKI Jakarta diberikan kepada pemerintah, dikelola dengan baik oleh pemerintah, dia yakin dan bener-bener percaya warga akan taat bayar pajak. “Kalu dikelolannya tidak baik warga juga malas bayar pajak,” tutupnya.  (Poy)