Jakarta, Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menanggapai hal itu, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif  menyayangkan apa yang dilakukan pemprov, dan dia merasa khawatir Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan melakukan hal yang sama saat dipimpin Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Saya kan lihatnya aspek politik dong, kebijakan pimpinan kok bisa-bisanya tidak dijalankan. Saya tidak mau berikutnya Anies-Sandi memerintahkan ke bawahannya hanya iya iya saja, begitu eksekusi enggak bisa," ujar Syarif, ketika dihubungi Senin (28/8/2017). Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menyebut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dikerjai bawahannya terkait penghapusan anggaran RPTRA. Dia juga tidak ingin hal tersebut terjadi saat Anies-Sandi memimpin. Komisi A pun sempat meminta para wali kota untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam rapat bersama badan anggaran (banggar). "Kita harus menghargai pimpinan kan. Bagaimana pun caranya ya dicari payung hukumnya, pasti bisa kok," kata Syarif. Dia menilai para PNS DKI berani menghapus anggaran tersebut karena Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anggaran pengadaan lahan RPTRA di tiap wali kota merupakan perintah Ahok saat masih menjabat gubernur. "Intinya karena enggak ada Ahok, mereka enak-enakan lempar tanggung jawab. Kalau ada Ahok saya yakin pada dipanggil, diberhentikan," ujar Syarif. (Iqbal)