Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Panjaitan
Selain menyandang sebagai polwan dan figur perempuan pertama yang menduduki kursi pimpinan KPK, Basaria setia berkomitmen dalam penegakan anti korupsi tanpa pandang bulu.
Ada petikan wawancara menarik Basaria dengan salah satu situs online, “Mati hanya satu kali. Kami hanya takut orang yang punya nyawa dua. Sudah mati, kemudian hidup lagi. Baru kita takut. Tapi, kalau sama-sama satu kali mati, ya, biasa saja.” Memang bukan hal yang mudah untuk berkarier di lembaga anti-rasuah ini. Pelaksanaan tugasnya disertai teror, ancaman, atau bahkan pertaruhan nyawa. Keterpilihan perempuan asal Pematang Siantar ini terbukti tidak sekadar melegitimasikan peran wanita di berbagai bidang. Dia berhasil meraih 51 suara dalam pemilihan, kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua KPK bidang penindakan periode 2015-2019. Sepanjang 2016, wanita kelahiran 20 Desember 1957 ini menjabarkan capaian kerja lembaga yang telah berdiri sejak 2012 tersebut berhasil melakukan 96 perkara korupsi di tahap penyelidikan, 99 perkara korupsi di tahap penyidikan, dan 77 perkara di tahap penuntutan. Basaria juga merinci kasus korupsi berdasarkan latar belakang pelakunya. Yakni yang melibatkan swasta 26 perkara, legislator baik DPR ataupun DPRD 23 perkara, birokrat 10 perkara, serta kepala daerah ataupun wakilnya 8 perkara. KPK juga berhasil memberikan pemasukan untuk negara sebesar Rp497,6 miliar. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2015, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp211,9 miliar. Pada 2017, KPK sudah menetapkan 21 provinsi yang menjadi fokus penempatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupga) sebagai sasaran penindakan maupun pencegahan secara lebih terintegrasi. Magister hukum ekonomi Universitas Indonesia ini memang ditempatkan sesuai bidang dan pengalamannya. Dia pernah menjadi penyidik utama di Bareskrim Polri tahun 2008. Saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti juga pernah mengapresiasi, “Nah, yang punya pengalaman di bidang penyidikan dan penegakan hukum ini, Bu Basaria. Saya harapkan beliau menjadi penggerak dari aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Tak hanya fokus dengan tugas penindakan, perempuan pertama yang berpangkat inspektur jenderal ini juga giat mengimbau para perempuan untuk tidak terlibat atau mendorong terjadinya tindakan korupsi. “Sebanyak 50% penduduk di Indonesia adalah perempuan. Karenanya, kaum Hawa turut berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Apabila, perempuan ikut dalam semangat anti-korupsi, niscaya korupsi kecil kemungkinan akan terjadi,” kata Basaria di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Dia juga turut membidani Saya Perempuan Anti Korupsi, program pencegahan korupsi KPK yang sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. (Naskah: Silvy Riana Putri, Foto: Istimewa) Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Women’s Obsession edisi Agustus 2017. https://youtu.be/h2GT0WcnH8Y
Ada petikan wawancara menarik Basaria dengan salah satu situs online, “Mati hanya satu kali. Kami hanya takut orang yang punya nyawa dua. Sudah mati, kemudian hidup lagi. Baru kita takut. Tapi, kalau sama-sama satu kali mati, ya, biasa saja.” Memang bukan hal yang mudah untuk berkarier di lembaga anti-rasuah ini. Pelaksanaan tugasnya disertai teror, ancaman, atau bahkan pertaruhan nyawa. Keterpilihan perempuan asal Pematang Siantar ini terbukti tidak sekadar melegitimasikan peran wanita di berbagai bidang. Dia berhasil meraih 51 suara dalam pemilihan, kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua KPK bidang penindakan periode 2015-2019. Sepanjang 2016, wanita kelahiran 20 Desember 1957 ini menjabarkan capaian kerja lembaga yang telah berdiri sejak 2012 tersebut berhasil melakukan 96 perkara korupsi di tahap penyelidikan, 99 perkara korupsi di tahap penyidikan, dan 77 perkara di tahap penuntutan. Basaria juga merinci kasus korupsi berdasarkan latar belakang pelakunya. Yakni yang melibatkan swasta 26 perkara, legislator baik DPR ataupun DPRD 23 perkara, birokrat 10 perkara, serta kepala daerah ataupun wakilnya 8 perkara. KPK juga berhasil memberikan pemasukan untuk negara sebesar Rp497,6 miliar. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2015, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp211,9 miliar. Pada 2017, KPK sudah menetapkan 21 provinsi yang menjadi fokus penempatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupga) sebagai sasaran penindakan maupun pencegahan secara lebih terintegrasi. Magister hukum ekonomi Universitas Indonesia ini memang ditempatkan sesuai bidang dan pengalamannya. Dia pernah menjadi penyidik utama di Bareskrim Polri tahun 2008. Saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti juga pernah mengapresiasi, “Nah, yang punya pengalaman di bidang penyidikan dan penegakan hukum ini, Bu Basaria. Saya harapkan beliau menjadi penggerak dari aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Tak hanya fokus dengan tugas penindakan, perempuan pertama yang berpangkat inspektur jenderal ini juga giat mengimbau para perempuan untuk tidak terlibat atau mendorong terjadinya tindakan korupsi. “Sebanyak 50% penduduk di Indonesia adalah perempuan. Karenanya, kaum Hawa turut berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Apabila, perempuan ikut dalam semangat anti-korupsi, niscaya korupsi kecil kemungkinan akan terjadi,” kata Basaria di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Dia juga turut membidani Saya Perempuan Anti Korupsi, program pencegahan korupsi KPK yang sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. (Naskah: Silvy Riana Putri, Foto: Istimewa) Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Women’s Obsession edisi Agustus 2017. https://youtu.be/h2GT0WcnH8Y 
Share:
