Oleh: M. Fuad Nasar, Pengamat Sosial   Politisi senior A.M. Fatwa, anggota DPD-RI, pernah bercerita dalam satu acara pengalamannya datang ke rumah mendiang Pramoedya Ananta Toer di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur. Ketika itu Pram – demikian panggilan akrabnya – baru saja bebas dari tahanan politik di Pulau Buru. A.M. Fatwa yang di awal era reformasi pernah menjabat Wakil Ketua DPR-RI dan Wakil Ketua MPR-RI datang untuk bertukar pikiran dengan Pram. Ia dijamu makan buka puasa dan disediakan oleh keluarga Pram sajadah untuk shalat magrib. Pram ketika diajak diskusi soal agama mengaku rasanya terlalu mewah buatnya bicara soal agama dan akhirat. “Saya merasa ada beberapa perbedaan dengan dia soal pandangan hidup, filosofi, tapi tentu saya menghormati dia sebagai seorang penulis.”  tutur Fatwa. Fatwa yang merupakan tokoh tempaan PII, HMI dan Muhammadiyah yang menjadi ikon perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim Orde Baru sehingga pernah diteror oleh intel Kopkamtib, disiksa hingga geger otak dan dipenjara cukup lama, senang bertukar pikiran dengan orang yang berbeda pandangan. Sikap ini diwarisi Fatwa dari “guru politiknya”, yaitu tokoh-tokoh negarawan Masyumi dan Muhammadiyah, seperti Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo, Anwar Harjono, dan lain-lain. Dalam pengabdian dan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan, Fatwa juga bercermin dari pengalaman bersama H. Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta yang namanya melegenda di mata masyarakat, Jenderal TNI (Purn) Dr. A.H. Nasution, dan senior bangsa lainnya di masa itu. Kesediaan bertemu dan ketulusan untuk bertukar pikiran dengan orang atau kelompok lain yang sekalipun tidak sejalan adalah cermin kualitas seorang pemimpin dan kaum terpelajar. Saya ingat pesan Dr. H. Ali Akbar, tokoh pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI), perintis dan Dekan Pertama Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI Jakarta, semasa menjadi mahasiswa dulu, agar memperluas bahan bacaan, memperluas pergaulan dan diskusi, termasuk dengan teman-teman yang tidak sepaham sekali pun. Bertukar pikiran dengan orang yang berbeda pandangan berarti mendengar dan menyimak pikiran orang lain tanpa harus mengorbankan akidah dan pendirian. Mencari titik persamaan di dalam perbedaan adalah  sebuah keniscayaan dalam interaksi sosial. Tidak sedikit orang pintar hanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar orang lain. Kemampuan menjadi pembicara yang baik harus seimbang dengan kemampuan sebagai pendengar yang baik. Sebuah kemunduran dalam budaya bangsa kita bahwa sebagian orang menjauhi orang lain yang tidak sepaham, beda mazhab, beda paham keagamaan, atau beda kubu politik. Perbedaan paham dibentengi sikap menutup diri terhadap diskusi dan dialog. Orang atau kelompok yang berbeda tidak mau dialog dan bertukar pikiran karena masing-masing secara apriori mengedepankan sikap defensif, bukan sikap dialogis. Dalam beragama, Islam mengajarkan cara menghadapi keragaman pandangan keagamaan dan ketelitian menggunakan dalil hukum fikih. Seorang ulama atau ahli agama yang bijak tidak segan dan malu mengoreksi pendapat dan pendiriannya apabila ditemukan rujukan yang shahih dan dalil lebih kuat untuk dijadikan pegangan. Pemimpin dan tokoh bangsa di masa lalu, meski tidak semuanya, tak cuma fasih berbicara demokrasi, tetapi membuktikan diri sebagai demokrat sejati. Seorang demokrat sejati mengenal prinsip, “Meski saya tidak setuju dengan pendapat saudara, akan tetapi hak saudara untuk berpendapat akan saya bela sampai kapan pun.” Sikap sebagai demokrat sejati dan negarawan berakhlak mulia kita temukan antara lain pada diri Mohammad Natsir. Tokoh muslim internasional dan mantan Perdana Menteri RI tahun 1950 itu tidak pernah menaruh rasa benci terhadap lawan-lawan politiknya. Bahkan dengan D.N. Aidit, pimpinan PKI, misalnya, meski Natsir berdebat secara tajam di ruang sidang parlemen di lapangan banteng, tapi bisa berbicara santai seperti biasa sambil minum kopi di kantin parlemen. Pertentangan dan permusuhan politik setajam apa pun tidak menjadi benih permusuhan pribadi. Hal itu terlihat dari hubungan Pak Natsir dengan Bung Karno. Natsir tidak melupakan segala kebaikan Soekarno. Yang ditentang dan ditolaknya adalah kebijakan Soekarno, bukan pribadi Bung Karno. Dalam buku Bung Karno Dalam Kenangan (Penyunting Solichin Salam, 1981) terdapat testimoni Mohammad Natsir tentang proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia itu, “Saya ingin menegaskan lagi di sini, bahwa sebagai pribadi dalam segala perbedaan atau pertentangan pendapat tidak pernah saya maupun Bung Karno menaruh rasa dendam satu sama lain. Mudah-mudahan sikap jiwa (mental attitude) yang demikian ini dapat dihidupkan kembali dalam rangka pembinaan bangsa di kalangan generasi penerus.” tegas Natsir. Tokoh Masyumi lainnya, yaitu Dr. H. Anwar Harjono, SH mengatakan, “Lawan pendapat adalah kawan berpikir”. Sewaktu Youth Islamic Study (YISC) Al-Azhar Jakarta menggelar Seminar Nasional Pemikiran dan Perjuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada tahun 1995 di Gedung LIPI, saya mencatat ucapan Pak  Anwar Harjono kepada kami generasi muda saat itu, antara lain beliau mengatakan, “Kita harus selalu rasional walaupun di tengah situasi yang emosional. Walaupun hati panas, kepala harus tetap dingin. Akhlaqul karimah harus dijadikan kunci dalam mengatasi perbedaan pendapat. Harus dihindari penyelesaian masalah dengan cara kekerasan, karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan membuahkan kekejaman, dan kekejaman akan beranak dendan, dan seterusnya.” Rusaknya pelaksanaan Demokrasi Pancasila di masa lampau adalah karena supremasi pendekatan keamanan digunakan secara berlebihan dibanding pendekatan sosial dan budaya. Sudah menjadi rahasia umum di era otoriter orang yang berpikiran kritis dan berani berbeda pendapat dengan rezim yang berkuasa dianggap musuh berbahaya dan harus disingkirkan demi stabilitas keamanan. Penguasa otoriter terlalu mempercayai orang-orang yang suka “menggunting dalam lipatan” (istilah dari Jenderal Nasution) dan menjauhi mereka yang sesungguhnya berniat baik untuk bangsa dan negara. Pelajaran lain dari A.M. Fatwa, selain kebiasan menjalin silaturahim dan bertukar pikiran dengan orang yang berbeda pandangan, adalah memaafkan pihak yang pernah menzaliminya. Bahkan tidak hanya memaafkan, tapi berempati, mendoakan dan menghibur orang yang pernah menjadi lawan politik, seperti sikap Fatwa terhadap mantan Presiden Soeharto sebelum meninggal. Ketika Pak Harto sudah sakit-sakitan dan sering keluar masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Fatwa yang pernah melakukan perlawanan politik yang serius terhadap pemerintahan yang dipimpin Pak Harto, beberapa kali menjenguk dan sempat berbincang ringan. Fatwa mencium kening pemimpin Orde Baru yang terbaring sakit, dan ikut mengantar jenazah Pak Harto ke pemakaman di Astana Giri Bangun Solo. Dalam buku Pak Harto The Untold Stories (2011), Fatwa mengungkapkan, dia teringat kepada tokoh politik senior Mr. Kasman Singodimedjo. Fatwa pernah menjadi sekretaris Kasman ketika beliau menjadi Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketika Bung Karno wafat, Kasman pun mengantarkan jenazah sang proklamator itu ke pemakamannya di Blitar. Padahal sebelumnya sebagai tokoh Masyumi ia adalah penentang keras Bung Karno sehingga dipenjara cukup lama. Senior saya – mantan Gubernur Ali Sadikin – tulis Fatwa, yang juga tokoh utama Petisi 50 bukan saja membesuk Pak Harto di rumah sakit, tetapi juga menjenguknya di kediaman di jalan Cendana. Dan mungkin jarang yang tahu bahwa Pak Harto pun pernah bertandang ke kediaman Ali Sadikin di Jalan Borobudur, Jakarta. Semoga generasi bangsa ini berkemampuan menghargai, memelihara dan mengembangkan warisan terbaik dari generasi terdahulu.