Ratusan Pejabat Ditangkap, Jokowi Soroti Maraknya Korupsi di Indonesia

Obsessionnews.com - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tingginya jumlah pejabat yang ditangkap dan dipenjara karena tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam sambutannya pada Selasa (12/12/2023), Presiden Jokowi menyatakan kekhawatirannya atas prevalensi kasus korupsi yang masih terus terjadi di negara ini. "Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. Ini jangan ditepuktangani," ungkap Jokowi. Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Tak Pernah Surut Data yang disampaikan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa sepanjang periode 2004-2022, sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim (termasuk hakim konstitusi), dan delapan komisioner, termasuk komisioner KPU, KPPU, dan KY, terjerat dalam kasus korupsi. Tambahan 415 pejabat dari sektor swasta dan birokrat juga tercatat sebagai pelaku korupsi. Meskipun sudah banyak pejabat yang dipenjara karena korupsi, Jokowi menyatakan keheranannya karena masih banyak kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia. "Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan Bapak Ketua KPK bahwa pendidikan, pencegahan, penindakan (korupsi) ya (penting). Tetapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total," kata Jokowi. Baca juga: Presiden Jokowi Kembali ke Tanah Air Usai Kunjungan ke Dubai Presiden Jokowi mendorong untuk menjalankan sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan masif guna mencegah praktik tindak pidana korupsi yang semakin canggih, bahkan bersifat lintas negara dan multi yurisdiksi. Sementara itu, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengakui bahwa pemberantasan korupsi sudah menjadi fokus pemerintah dengan pembentukan lembaga baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan revitalisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Meski demikian, Nawawi menyebut berbagai indikator menunjukkan kurang efektifnya upaya tersebut. "Dalam situasi belakangan ini, kami berharap Bapak Presiden dapat mendorong kembali segala upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, demi masa depan generasi kita. Sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju," tegas Nawawi. (Antara/Poy)





























