Selasa, 20 Agustus 19

Putusan MK dan Kesinambungan Demokrasi di Indonesia

Putusan MK dan Kesinambungan Demokrasi di Indonesia
* Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Foto: Kapoy/OMG)

Oleh: Muhammad AS Hikam, Pengamat Politik dari President University

 

Sesungguhnya peristiwa pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini Kamis  (27/6/19) adalah ihwal yang normal, wajar, dan sah, dalam sebuah sistem demokrasi yang sudah berjalan secara cukup efektif. Di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir praktik mengadukan perselisihan hasil pemilu (PHPU) juga bukan kali ini saja terjadi dan, bagi rakyat, peristiwa ini merupakan bagian proses Pemilu yang tidak perlu dibuat ribet.

Tapi mengapa kita saat ini merasakan ada sesuatu yang tak wajar, tegang, dan bahkan ada semacam kekhawatiran bahwa pembacaan putusan lembaga tertinggi yang berwenang mengadili PHPU akan mengakibatkan kegaduhan politik di masyarakat? Orang bisa berbeda pendapat dalam menjelaskan sebab musabab fenomena tersebut. Terlepas dari apakah perasaan tersebut keliru atau tidak, tetapi faktanya ada dan dirasakan. Jika tidak, mengapa harus ada pelarangan, pembatasan, penutupan jalan, dan lain-lain yang semuanya menunjuk kepada kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kemungkinan adanya ancaman?

Bagi saya, yang melihat persoalan ini dari perspektif demokrasi, tentu jawabnya juga tak jauh-jauh dari kondisi demokrasi, atau tepatnya pencapaian konsolidasi demokrasi, saat ini. Ada masalah yang belum tuntas secara mendasar dalam proses tersebut sehingga setiap dinamika politik yang seharusnya lumrah, masih berpotensi membuka peluang bagi masuknya gangguan atau bahkan ancaman terhadap sistem.

Dalam tulisan ini saya menunjuk sebabnya pada dua faktor umum, struktural dan kultural. Pada aras struktural, demokrasi kita sejak era transisi tahun 1998 masih mengalami stagnasi atau setidaknya ketersendatan dalam sistem kepartaian yang pada gilirannya menyumbang pada sulitnya peningkatan kualitas elektoral. Hal ini berimbas kepada tetap rendahnya kualitas kelembagaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Khusus pada lembaga legislatif, mutunya diperparah oleh kemerosotan kualitas SDM parpol yang mengisi dan memproduksi hasil-hasilnya!

Pada lembaga eksekutif, situasinya berbeda karena masih lebih baik. Reformasi telah berlangsung dengan cukup lancar, konsisten, dan efektif. TNI, Polri, dan ASN selama dua dekade terakhir sudah mengalami perubahan signifikan yang membuat mereka dapat beradaptasi denga tuntutan demokrasi.

Pada ranah yudikatif, suasananya nyaris sama dengan legislatif kendati ada juga kemajuan-kemajuan yang cukup bisa dibanggakan, misalnya keberadaan MK.

Kelemahan-kelemahan struktural ini diperparah oleh aras kultural khususnya terhambatnya penyebaran dan pendalaman nilai dasar seperti ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta perluasan praktik politik kewarganegaraan.

Implikasinya adalah masih rentannya masyarakat kita terhadap penetrasi budaya yang tak mendukung demokrasi seperti politik identitas, sektarianisme, dan belakangan radikalisme! Alih-alih demokrasi menciptakan suatu penguatan, ia malah membuka peluang kepada tumbuh dan berkembangnya ketidakpercayaan (distrust) politik dan potensi konflik berbasis SARA.

Kondisi strutural dan kultural itulah yang pada beberapa tahun terakhir ini telah bertanggung jawab kepada kian tingginya tensi politik dan mudah tersulutnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga politik dan pemerintah. Kendatipun pemerintah Presiden Jokowi, misalnya, telah menghadirkan cukup banyak keberhasilan yang bahkan diakui dunia, namun maraknya politik ketakpercayaan (the politics of distrust) pun seolah sulit dibendung!

Kondisi ini mengakibatkan mudahnya virus-virus pemecah belah, hoax, kebencian, xenophobia, dan lain-lain, berkembang biak dan merasuki pikiran dan persepsi publik. Salah satu akibatnya adalah mudahnya massa dihasut dan diprovokasi oleh ide dan gerakan politik massa dan jalan pintas mobokrasi. Jalan legal dan demokratis yang jelas tersedia cenderung diabaikan.

Karena itu menjadi tak terlalu mengherankan apabila praktik demokrasi yang wajar seperti pembacaan putusan MK pun  rentan dijadikan target politik dan pintu masuk bagi upaya distabilisasi bagi pihak yang kepentingannya terganggu atau kalah dalam kontestasi yang sudah jelas-jelas berlangsung fair dan demokratis sekalipun.

Dalam menyikapi situasi seperti ini tak dapat tidak bahwa aparat keamanan dan hukum mesti selalu siap dan tegas untuk melindungi kepentingan publik dan sistem demokrasi. Para pemimpin dalam masyarakat politik dan masyarakat sipil yang punya komitmen menjaga dan memertahankan demokrasi harus pula bersikap konsisten. Publik perlu terus menerus diajak memperkuat kepercayaan (trust) mereka kepada lembaga-lembaga politik dan kenegaraan yang sudah bekerja dengan baik sampai saat ini.

Kedepan, reformasi berkelanjutan di ranah struktural dan kultural wajib hukumnya untuk dilanjutkan dan dipercepat. Khususnya, reformasi sistem parpol dan sebagian lembaga yudikatif harus bena-benar direformasi. Pendidikan politik berbasis kewarganegaraan dan gerakan penanggulangan radikalisme juga perlu menjadi garapan besar  pemerintah dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Pamulang 27 Juni 2019.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.