Minggu, 17 Oktober 21

Prioritas Dana Desa Untuk Mengurangi Pengangguran ?

Prioritas Dana Desa Untuk Mengurangi Pengangguran ?

JAKARTA Rapat Terbatas Kabinet tentang optimalisasi dana desa menghasilkan kesepakatan penggunaan sebagian dana desa tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PU Pera Basuki Hadimulyono dan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kesepakatan tersebut mendapatkan response dari Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam. Mantan Ketua Komisi V DPR RI ini pun  menjelaskan bahwa Komite I DPD RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya antara lain adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini Komite I telah dan sampai sekarang secara kontinyu dan intensif melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Muqowam, sudah hampir 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi melaksanakan program pembangunan desa, sebagai implementasi UU Desa tersebut. Dan selama 3 tahun pula, proses dan dinamika yang terjadi menampakkan kegamangan dalam melaksanakan UU Desa, yang ditandai dengan antara lain proses pembentukan berbagai regulasi lanjutan dibawah Undang-undang (Desa) mengindikasikan adanya tumpang tindih aturan, saling benturan antar peraturan, yang pada hulunya dikarenakan tidak adanya koordinasi horizontal pada instansi di tingkat pusat, maupun koordinasi vertikal dalam pemerintahan. Mungkin juga aturan tersebut akibat adanya perspektif  yang bias UU Desa.

Muqowam menyatakan salut dan hormat kepada Presiden Jokowi yang telah konsisten mengawinkan pelaksanaan NawaCita dengan UU Desa, sebagai bukti komitmen Presiden kepada masyarakat perbatasan, pinggiran dan yang selama ini belum menikmati kue pembangunan. Namun Presiden harus memastikan aparat penyelenggara program pembangunan desa, apakah sudah sesuai dengan NawaCita, dan juga apakah sudah sesuai dengan spirit dan ruh UU Desa. Presiden sebaiknya meminta aparatnya (Kementerian/ Lembaga) agar sebelum merencanakan program pembangunan desa, disuruh baca Undang Undang Desa, utamanya Penjelasannya, agar program pembangunan desa yang menjadi mainstream Pemerintahan Presiden Jokowi tidak disalah-pahami atau dibiaskan oleh aparat negaranya. Kasihan Presiden, program unggulan dan strategisnya justru didistorsi oleh Menterinya sendiri.

Ketua Komite I DPD RI ini menjelaskan beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa yang justru bertentangan dengan UU Desa, dapat dilihat misalnya PerMenDes Nomor 4 Tahun 2017, yang antara lain adanya pemberian prioritas APBDes untuk  membangun fasilitas olahraga, membangun embung, mendirikan BUMDes, dan program lainnya, yang nyata-nyata melanggar asas rekognisi dan asas subsidiaritas dalam UU Desa. Jangan orotitas yang menjadi kewenangan masyarakat desa yang dirumuskan dari hasil musyawarah desa didestroyer dengan arogansi topdownnya peraturan menteri.

Selanjutnya Muqowam meminta Presiden Jokowi agar Menteri yang ikut cawe-cawe dalam pembangunan desa, ya MenDes, ya Mendagri,dan juga MenKeu kembali kepada UU Desa. Muqowam mencontohkan, bahwa dalam Pasal 72 Ayat (2) UU Desa yang berbunyi : Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Merata dan Berkeadilan sudah dirumuskan dalam UU Desa yang dalam penjelasan UU Desa dikatakan bahwa Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Karena itu, dalam hal alokasi anggaran yang sumbernya APBN, jelas. Kemudian dalam penggunaan, jelas juga, dialokasikan untuk desa dengan dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Ini keadilan dan pemerataan yang dimaksudkan dalam UU Desa. Selama ini Pemerintah telah salah mengalokasikannya, di tahun lalu 90 % Dana Desa yang bersumber dari APBN dibagi secara merata dan 10% baru berdasarkan 4 kriteria tersebut. Yang benar bahwa 100% Dana Desa yang bersumber dari APBN dilakokasikan sesuai dengan 4 kriteria tersebut, tinggal Kementerian terkait membuat prosentase terhadap 4 kriteria tersebut. Hitung dan tentukan prosentasenya, tukasnya. Disitu akan diketemukan pemerataan dan keadilan. Dan dengan kriteria tersebut, jika dilaksanakan, akan menjadi awal yang adil dalam program pembangunan perdesaan di Indonesia.

Dan dengan kriteria tersebut, jikalau Kementerian terkait dapat membuat program yang tepat dan tidak melanggar UU Desa, tentu akan menjawab tantangan Presiden yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Nampaknya kejernihan berfikir Menteri akan menjadi modal akan suksesnya program pembangunan desa.

 

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Pasal 71

(1). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

  1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (Penjelasan dalam UU Desa : Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa).
  2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Penjelasan dalam UU Desa : Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan).
  3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

  1. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  2. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. (Penjelasan dalam UU Desa : Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa).

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

— o0O0o —

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.