Senin, 27 September 21

Presiden PKS Kecam Pajak Sembako Kebijakan yang Tidak Pancasilais!

Presiden PKS Kecam Pajak Sembako Kebijakan yang Tidak Pancasilais!
* Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. (Foto: pks.id)

Semarang, obsessionnews.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersuara keras menanggapi wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako. Ia menilai ini adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.

 

Baca juga:

Renny Astuti Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan PPN Sembako

Politisi PKS Kritik PPN Sembako Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat

 

“Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena menciderai rasa keadilan! Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat,” kecam Syaikhu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021), dikutip dari website pks.id.

Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.

“Ini keadilannya di mana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan , dan pajak mobil mewah dibebaskan?” ujarnya.

Dia meminta Pemerintah memiliki rasa empatik dengan kondisi yang menghimpit rakyat.

“Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah,” tutur Syaikhu

Menurutnya, seharusnya dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan.

“Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan.Dan pajak sepeda motor ber-cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah!” tandasnya.

Syaikhu juga mengingatkan kepada Pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR RI.

“Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah,” tegasnya. (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.