Minggu, 25 Oktober 20

Polisi Tak Netral, Ada Insubordinasi

Polisi Tak Netral, Ada Insubordinasi
* Mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi ‘Jaga Netralitas: Tentara dan Polisi Jangan Ikut Kompetisi’ yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Jakarta, Obsessionnews.com – Netralitas Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI, menjadi sorotan jelang Pilpres 2019. Mantan Anggota Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan, sudah seharusnya Polri sebagai institusi netral harus tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilu, dan tidak boleh melakukan intervensi.

“Perintah Kapolri kan sudah jelas melalui telegram bahwa polisi harus netral. Jadi, kalau sampai ada anggota Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek lakukan pelanggaran dengan mendukung calon tertentu, itu namanya insubordinasi terhadap perintah atasan,” tandas Natalius Pigai dalam diskusi ‘Jaga Netralitas: Tentara dan Polisi Jangan Ikut Kompetisi’ yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Oleh karena itu, Pigai mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk bertindak dengan memberi hukuman yang lebih berat. “Ini extraordinary, karena mengganggu momentum Pemilu dan demokrasi. Karena Pemilu simbol dari sebuah kegiatan yang merupakan cerminan dari sebuah bangsa. Jadi, harus berjalan jujur dan adil,” tuturnya.

Pigai berharap, penegakan hukum dilakukan dengan cepat, seperti pencopotan jabatan dan penurunan pangkat. “Dengan demikian, akan muncul efek jera bagi polisi yang berat sebelah,” tegasnya.

Ia pun meminta masyarakat ikut berperan dengan merekam atau memotret jika ada polisi mengarahkan rakyat dan anggota pada salah satu pasangan calon. “Ketika pimpinan Polri keluarkan perintah soal netralitas, rakyat Indonesia seperti diberi harapan, diberi angin segar. Namun, hilang setelah ada perintah Kapolres pada Kapolsek terkait dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2019,” ungkap Pigai.

“Itu artinya ada yang bergerak di luar perintah. Perintah Mabes Polri itu perintah negara, maka kalau ada yang lakukan pelanggaran, harus segara diproses cepat. Cari tahu juga perintah ini keluar dari siapa?” paparnya pula.

Peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad mengingatkan, agar TNI dan Polri jangan ditarik-tarik ke suatu pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pemilu. “Sebab, ini diawasi oleh dunia internasional. Kalau ada yang lapor ke lembaga pengawas internasional terkait aparat yang tidak netral dalam pemilu, ini bisa berdampak,” tuturnya.

Menurut Herdi, people power muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap netralitas aparat. “People power tidak akan terjadi kalau TNI, Polri, KPU dan ASN netral,” bebernya.

Namun demikian, melihat isu people power yang semakin mengemuka di tengah publik, dan tidak mau negara ini menjadi kacau balau, maka dia yakin para petinggi aparat negara akan berupaya keras untuk menjaga netralitas. “Saya yakin dan percaya pimpinan TNI, Polri, ASN, KPU termasuk BIN menimbang-nimbang untuk menjaga netralitas. , isu people power karena ada keraguan dan kecemasan,” ujarnya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi menuturkan, Polri harus bersifat independen selain netral. “Bukan hanya netralitas yang kita harapkan, tapi independensi. Polisi jangan bermain politik,” kata mantan Jurubicara Presiden Gus Dur.

Adhie mengamati TNI sudah bersikap netral. “Saya cek di lapangan, TNI yang keliling daerah dalam hal ini Banisa, masih clear. Kami terus menerus awasi TNI, masih netral dan pertahankan kenetralan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Adhie berharap polisi meniru jejak TNI. Menurutnya, kalau ada oknum polisi yang tidak netral, adalah karena tidak belajar dari reformasi. “Kalau dulu Polri di bawah Panglima TNI, sekarang jadi institusi sendiri,” pungkasnya.

Margarito Kamis menuturkan, organisasi TNI dan Polri adalah yang paling kuat dan tertandingi, karena pakai senjata. “Kalau TNI hanya pakai senjata saat perang. Tapi polisi bisa pakai senjata dalam keadaan tidak perang. Selain itu, Polri juga punya senjata hukum. Kalau TNI dan Polri berpolitik, habisnya kita!” sergahnya.

Ia mengusulkan sebaiknya polisi di bawah kementerian, dan reserse keluar dari polisi untuk menjadi badan sendiri, yaitu Badan Reserse dan Kriminal. Jadi, tinggal polisi yang mengurusi masalah keamanan nasional. “Ini untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaa,” tandasnya sembari menambahkan, polisi harus ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan Nasional. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.