Jakarta, Obsessionnews – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Pemerintah Indonesia melobi Pemerintah Tiongkok untuk mencabut kebijakan larangan Muslim Uighur melakukan puasa Ramadhan. Presiden Joko Widodo dinilai punya hubungan baik dengan Tiongkok.
“Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah Tiongkok agar Tiongkok menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” tegas Ketua Fraksi PKS di Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Menurut Jazuli, puasa di bulan Rhamadan merupakan kewajiban setiap umat Muslim, tidak ada hubungannya dengan terorisme ataupun separatisme. Sikap dan upaya aktif Pemerintah Indonesia penting, karena mayoritas Muslim.
Lebih dari itu, Jazuli menyebut berdasarkan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 disebutkan Pemerintah Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi di atas penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Anggota Komisi I ini menilai, larangan puasa Pemerintah Distrik Xinjiang merupakan tindakan sewenangan-wenangan yang bertentangan dengan hak seseorang menjalankan ajaran agama.
“Tindakan Pemerintah yang melarang Muslim Uighur berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Kami mengimbau Pemerintah Tiongkok agar memperkenankan Umat Islam menjalankan ibadah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Tiongkok sebagai negara besar di dunia seharusnya memberi contoh dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM terutama terkait keyakinan beragama.
“Kebijakan yang begitu represif terhadap umat Islam, justru merugikan Tiongkok, karena dapat menimbulkan instabilitas dalam negeri dan juga protes dari negara-negara di dunia,” jelasnya. (Albar)
