Selasa, 27 September 22

PKS Kritik Sistem Kerja Pemerintah di Bidang Pendidikan yang Rugikan Masyarakat

PKS Kritik Sistem Kerja Pemerintah di Bidang Pendidikan yang Rugikan Masyarakat
* Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Humas Fraksi PKS DPR RI)

Obsessionnews.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah mengkritik sistem kerja yang terbangun di pemerintahan yang pada ujungnya ternyata merugikan masyarakat, dalam hal ini bidang pendidikan.

 

Baca juga:

Perkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir, Sekolah Nelayan PKS Tebar Sejuta Benur Vaname

Sylviana Murni: Pentingnya Pendidikan untuk Kompetensi Diri

 

 

Pertama, kata Ledia, soal alokasi anggaran APBN/APBD. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa anggaran bidang pendidikan harus dialokasikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Sementara itu sesuai tupoksi yang tertera dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) anggota DPR RI memiliki tugas untuk melakukan pengawasan anggaran, utamanya dalam hal implementasi.

“Tapi yang terjadi hingga saat ini, kita sering kali menemukan implementasi di lapangan yang tidak berkesesuaian meski dalam laporannya selalu disebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan sudah diturunkan 20% atau bahkan lebih. Yang menjengkelkan, upaya untuk melakukan pengawasan serta evaluasinya terbentur sistem,” ujar Ledia dalam rapat pendahuluan pembahasan APBN 2023 yang dilakukan secara maraton selama pekan pertama Juni sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Humas Fraksi PKS DPR RI, Sabtu (11/6/2022).

Benturan sistem yang dimaksud legislator ini terjadi karena dalam rapat dengan Kemendikbudristek setiap kali muncul pertanyaan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun Non Fisik yang di dalamnya meliputi anggaran bidang kependidikan, anggota Komisi X DPR RI tidak dapat melakukan evaluasi dengan alasan dana sudah sampai ke daerah langsung via transfer dana dari pusat ke daerah.

Sementara, lanjut Ledia, ketika dana sudah sampai di daerah maka rezim keuangannya tentu masuk ranah APBD.

“Seharusnya ini dapat dilihat oleh teman-teman anggota DPRD yang berada di daerah, tetapi mereka juga tidak dapat melakukan pengawasan dan evaluasi, tidak bisa memeriksa karena dinas selalu menyebutkan kalau ini adalah anggaran dari pusat. Akhirnya mentok. Nggak ketemu solusi kan. Jadi di mana letak pengawasan anggarannya kalau begini,” ungkap Ledia menyesalkan.

Kedua, perubahan sistem yang terjadi seringkali tidak sinkron dengan program lama hingga menyulitkan banyak pihak

“Kemendikbudristek termasuk yang punya banyak perubahan sistem di tengah jalan. Sayang tidak ada jembatan antara sistem lama dan baru hingga memunculkan hambatan bagi banyak pihak,” ucap Ledia

Dia mencontohkan perubahan dari Silemkerma (Sistem Informasi Layanan Perizinan Kelembagaan Perguruan Tinggi) ke Siaga (Sistem Informasi Kelembagaan) atau perubahan dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ke LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).

“Beberapa perguruan tinggi yang tengah mengajukan izin jadi harus mengulang proses yang sudah dijalani karena perubahan dari Silemkerma ke Siaga. Sementara terkait sistem akreditasi yang semula ke BAN-PT lalu di tengah jalan berubah menjadi LAM akan memunculkan diantaranya soal kelulusan dan wisuda. Selama ini BAN-PT membolehkan pengurusan akreditasi pada setiap waktu, setiap saat, sementara LAM memiliki sirkulasi waktu tertentu , ada periodeisasi waktunya. Akhirnya pihak kampus, dosen hingga mahasiswa tersulitkan,” ungkapnya.

Hal lain terkait hambatan sistem diuraikan Ledia dalam bentuk persoalan bantuan bagi peserta didik. Di mana niat baik negara untuk memberikan bantuan biaya bagi peserta didik dalam bentuk KIP pada kenyataannya menjadi semacam PHP (pemberian harapan palsu) karena banyak yang tidak terealisir. Ironisnya upaya lain untuk membantu justru terbentur sistem.

“Dana KIP pada level sekolah dasar dan menengah, yang semestinya diterima oleh siswa SD, SMP, SMA banyak yang tidak keluar uangnya, meskipun si peserta didik ini sudah layak mendapat bantuan dan sudah terdata. Dan hal ini tidak bisa di komplain karena sumber datanya berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berada di ranah Kementerian Sosial sehingga dinas pendidikan bagi kota maupun provinsi tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Ledia.

Dia berkali-kali mendapatkan keluhan dan curhat dari pihak sekolah maupun keluarga siswa tidak mampu yang datanya sudah tercatat sebagai siswa layak menerima KIP, tetapi dana bantuannya tidak kunjung cair. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.