Oleh: Arief Sofiyanto, Wartawan Senior
Istilah “Pemimpin Boneka” bisa dianalogikan untuk pemimpin tidak mandiri yang bisa disetir atau dikendalikan “sutradara”. Sedangkan pemimpin amanah adalah yang bisa dipercaya, di antaranya jujur, adil, memberi ketenangan bagi yang dipimpin, mampu membawa perubahan yang berkemajuan. Selain itu, mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam bingkai keadilan sosial, sesuai amanat UUD 45. Serta amanat reformasi, yang menubuatkan demokratisasi, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi/KKN.
Pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang baik pula. Sebaliknya pemimpin yang buruk muncul dari kondisi rakyat yang buruk pula. Oleh karena itu masyarakat pemilih dalam Pemilu/Pilpres 2024 harus kritis dan cerdas. Jangan sampai memilih sosok pemimpin dalam pemilihan karena sogokan atau “serangan fajar”. Tapi pilihlah sosok pemimpin yang amanah. Memang era sekarang jarang orang menolak saat dikasih uang. Namun masyarakat harus diajari berpikir cerdas “silakan diterima uangnya, tapi jangan coblos (pilih) orangnya”.
Presiden adalah pemimpin negara dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Kekuasaan yang dipegangnya jangan menggoda untuk dipermainkan sesuai nafsu dan ego diri. Pasalnya, kekuasaan adalah titipan dari masyarakat yang percaya pada integritas pemimpin. Sehingga seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaannya dengan etika dan moralitas yang baik.
Proses menjadi pemimpin/presiden yang baik adalah melalui cara demokrasi secara alamiah sesuai Undang Undang (UU) yang sudah ditetapkan. Bukan pemimpin “karbitan” yang dikatrol dari atas dengan cara instan, sehingga menjadi pemimpin yang tidak matang dalam mengemban tugasnya dan rawan berpotensi konflik serta terjadi resistensi atau perlawanan dari rakyatnya.
Bahayanya pemimpin/presiden “boneka” adalah tidak mengutamakan kepentingan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Melainkan tunduk kepada oligarki atau bohir yang mengguyur cuan atau duit segunung untuk biayai si calon presiden. Alhasil, begitu terpilih jadi presiden harus menuruti kepentingan sang bohir alias jadi “boneka”. Inilah dampak dari pemilihan langsung, calon bisa menjadi “boneka” oligarki yang mendanainya, meski dibuat seolah-olah lebih demokratis dari pemilihan musyawarah.
Dalam Pemilu/Pilpres 2024, lembaga negara yang harus menjaga netralitas dan bisa dipercaya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konsitusi (MK) serta seluruh aparat negara. Terutama KPU dan MK harus berjalan sesuai UU yang ditetapkan. Kalau KPU ikut terlibat melakukan kecurangan termasuk penghitungan suara, maka kualitas pemilu menjadi jelek akibat demokrasi palsu. Juga kalau MK terlibat kongkalikong dengan yang sedang berkuasa untuk meloloskan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Begitu pula aparat TNI/Polri dan para kepala daerah wajib netral alias tidak memihak calon yang didukung penguasa. Kalau memihak, maka muluslah kecurangan pemilu/pilpres sehingga mengakibatkan pemilu yang jujur dan adil menjadi hanya mimpi di siang bolong.
Lantas, kalau kecurangan terjadi, bisakah Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin/presiden yang amanah?
Kini, tinggal tergantung rakyat pemilih. Bisakah rakyat menjadi kritis dan cerdas dalam berpartisipasi di ajang kontestasi pilpres. Faktor lain adalah saksi harus diperkuat dan proses dari pencoblosan hingga kotak suara dibawa ke pusat serta penghitungan suara harus diawasi ketat.
Ingat pemilu/pilpres adalah sekadar alat politik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu rakyat harus pintar dan tidak bisa dibodohi lagi sehingga mampu memilih pemimpin/presiden yang amanah dan menepati 100 persen janji kampanye. Tidak inkar janji alias tukang ngibul. Bukan pemimpin yang dikelilingi para pemburu rente dan didukung parpol sarang koruptor, bahkan menjadi pelaku utama praktik kebijakan korup yang menyengsarakan rakyat. (*)
