Jakarta, Obsessionnews.com – Profesionalisme, integritas, dan kewibawaan Polri untuk kesekian kalinya sedang menghadapi ujian dari para pencari keadilan. Kali ini Polri dihadapkan pada sebuah kegaduhan politik menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017, terkait tuntutan yang sangat kuat dari pihak-pihak yang menginginkan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang jugha calon gubernur pada pilkada mendatang, segera diperiksa oleh aparat penegak hukum tersebut.
Dalam sebuah petisi yang dibacakan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di tengah-tengah demo anti Ahok di Jakarta, Jumat (14/10/16), dinyatakan antara lain para habaib, para ulama dan tokoh Islam dan semua tergabung bela Islam mendesak kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk memproses hukum Ahok terkait penistaan agama. Petisi itu juga meminta para penegak hukum untuk cepat memproses hukuman Ahok terkait penodaan agama tanpa intervensi pihak mana pun.
Masih menurut petisi tersebut, jika negara dan pemerintah Indonesia melindungi penista agama, maka para habaib dan ulama yang tergabung bela Islam menyerukan umat Islam akan bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menegakan hukum Islam, yaitu hukuman mati.
Menyimak isi petisi tersebut salah satu pihak terpenting yang dituju adalah Polri. Dan memang faktanya korps baju coklat inilah yang, sejak isu ini merebak, telah menerima surat-surat pengaduan dari pelbagai pihak yang isinya meminta agar Gub Ahok segera diperiksa dengan tuduhan penistaan Al-Qur’an dan Islam.
Pada saat yang sama, pihak pro Ahok juga meminta Polri untuk bersikap profesional dan tidak mempedulikan tekanan-tekanan eksternal. Ahok meminta agar Polri melaksanakan tugasnya terkait laporan-laporan yang ada, dengan tetap profesional, objektif, dan independen.
“Kita tahu bahwa bukan kali ini saja Polri menjadi tumpuan harapan bagi sebuah proses hukum yang adil dan mampu menjadi wahana bagi pulihnya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata pengamat politik Muhammad AS Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari blog The Hikam Forum, Senin (17/10).
Namun, lanjutnya, kasus ini memiliki arti signifikan tersendiri bagi Polri, karena beberapa pertimbangan. Pertama, berlangsungnya Pilkada DKI dalam waktu sekitar empat bulan lagi. Kedua, Jakarta sebagai barometer stabilitas politik dan sosial di negeri ini. Ketiga, isu SARA yang sangat kental dalam kasus Ahok. Dan keempat, last but not the least, kepemimpinan baru Polri di bawah Jenderal Pol Tito Karnavian yang sebelumnya adalah mantan Kapolda Metro Jaya.
“Memang Polri mesti ekstra hati-hati merespon masalah yang sangat tinggi sensitivitasnya karena muatan politik dan SARA di dalamnya. Netralitas Polri sebagai penegak hukum menjadi modal paling utama karena ia akan sangat memengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan,” tutur Hikam.
Komplikasinya, kata dosen Universitas Presiden ini adalah, proses hukum ini juga akan berbarengan dengan pelaksanaan Pilkada DKI, yang tentu juga akan memerlukan keterlibatan intensif Polri, khususnya Polda Metro Jaya.
“Bagi saya, tak mengagetkan jika Polri, termasuk Kapolri sendiri, mulai diuji dengan pemberitaan-pemberitaan insinuative. Bahkan hoax di media dan medsos. Atau tuntutan dengan nada yang terkesan berbau ancaman,” ujarnya.
Bahkan, tambahnya, bukan tak mungkin akan ada aksi-aksi unjuk rasa yang diarahkan khusus kepada alat negara tersebut.
“Sampai saat ini saya yakin Pak Tito dan jajarannya akan mampu bersikap profesional dan netral, karena mereka telah punya jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang banyak dalam menghadapi gejolak politik dan sosial seperti ini,” tandas Hikam.
Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi ini, justru yang penting untuk diingatkan adalah publik di Jakarta dan Indonesia umumnya, agar tidak mudah terprovokasi sehingga malah menghalangi upaya Polri mengatasi permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Publik Indonesia semestinya membantu mendinginkan suasana agar kondisi yang stabil saat ini tetap terjaga. (@arif_rhakim)
