Jumat, 17 September 21

Pengamat LIPI Minta Kementerian PDT Dibubarkan

Pengamat LIPI Minta Kementerian PDT Dibubarkan

Jakarta – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof R Siti Zuhro meminta kepada Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang harus berani membentuk kabinet yang ramping. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang tugasnya sudah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya dikembalikan ke Kemendagri, karena masalah daerah sudah ditangani oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat otonomi daerah.

“Tantangan pemerintah pusat untuk daerah sudah menjadi tugas pemerintah daerah. Seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu sudah ditangani daerah, dan Kemendagri, sehingga Kemen-PDT itu sebaikmya dikembalikan ke Kekemdagri. Apalagi PDT tidak mempunyai struktur di daerah. Sebaliknya Kemendagri sampai ke pemerintah daerah,” tegas Siti Zuhro dalam diskusi ‘Kabinet Pasca Pilpres 2014’ bersama Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Staf khusus Presiden RI Firmanzah di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Siti Zuhro menegaskan, kemiskinan di daerah tidak bisa ‘diobati’ selama birokrasi rumit seperti sekarang ini. Karena itu, selain membenahi birokrasi dan kementerian yang gemuk, dengan pembentukan kabinet yang ramping tersebut agar nantinya pemerintah pusat fokus untuk membenahi otonomi daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dan kabinet yang mewujudkan janji-janjinya selama Pilpres dan sebagainya atau zaken kabinet. “Kalau terbukti kebinetnya gemuk, berarti hanya mengakomodir koalisi dan tak menjawab tantangan untuk mensejahterakan rakyat,” bebernya.

Lebih lanjut, Siti Zuhro menyatakan kesedihannya terhadap proses Pileg maupun Pilpres 2014 sekarang ini karena sudah menghalakan segala cara; dari money politics, politik uang, kecurangan, dan kampanye hitam yang terus memanas. “Saya sedih karena politik dan demokrasi ini sudah menghalalkan segala cara. Harusnya rakyat tak boleh meminta-minta uang, ketua umum partai tak boleh rangkap jabatan karena ini sebagai titik awal tumbuhnya KKN, oligarki, dinasti, dan mengingkari amanat reformasi,” sesalnya.

Ia juga menuturkan, jika ada menteri kabinet yang ‘mbalelo’ tidak loyal meski menjadi wewenang presiden untuk mereshuffle, namun agar kabinet tidak mengganggu kinerja pemerintah maka harus dibuat kontrak politik semacam MoU dan aturan lainnya yang mendukung pembangunan pemerintah. “Tapi, sayang, memang tak ada partai yang menjadi contoh. Ketuanya nyaleg terus, tumbuh oligarki, dan dinasti politik. Itu tak boleh terjadi, karena demokrasi itu dinamis,” tuturnya.

Sementara itu, Staf khusus Presiden SBY yang juga dosen FE Universitas Inonesia (UI), Firmansyah , mengingatkan tantangan presiden terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang akan semakin kompleks, bukan saja masalah di dalam negeri, tapi juga luar negeri atau global. Karena itu, siapa pun yang terpilih harus hati-hati dalam membuat program 100 hari kerja, khususnya terkait dengan keuangan negara (APBN) yang tak saja untuk 2014 tapi juga APBN 2015.

“Jadi, tantangan presiden ke depan makin kompleks. Bukan saja masalah keuangan negara (APBN) 2014, tapi juga keuangan negara untuk 2015 berbarengan dengan pasar bebas Asean atau ASEAN Community dengan berbagai konsekuensinya.  Hal itu sudah mulai dilakukan setelah dilantik pada 21 Oktober 2014, dan akan menghadapi G20 pada November 2014 di Australia, satu meja dengan Amerika Serikat, German, Rusia, China dan lainnya,” tuturnya.

Apalagi dalam forum internasional, lanjut dia, seorang presiden tidak didampingi oleh seorang pun, sehingga dirinya harus mampu berbicara dan menjelaskan berbagai persoalan menyangkut kepentingan kawasan. Di mana pimpinan negara berbeda pendapat sesuai kepentingan masing-masing. “Pada tahun 2015 Amerika Serikat juga akan mengurangi capital out flow-uang keluar, maka presiden terpilih harus mampu mengantisipasi ini,” paparnya.

Selain itu di dalam negeri, menurut Firmanzah, presiden harus terus berusaha mengurangi BBM bersubsidi, kalau tidak maka keuangan negara (APBN) bisa terancam. Karena itu kata pengajar ekonomi UI ini, presiden terpilih harus membentuk kabinet yang profesional, yang bisa mewujudkan janji-janji politiknya selama debat capres. Sebab, merealisasikan visi misi ke dalam program pembangunan tersebut tidak semudah berkampanye. “Presiden harus bentuk kabinet kerja-keras, time work, dan lebih persuasif,” jelasnya. (Pur)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.