Lhokseumawe, Obsessionnews – Presiden Jokowi mendukung Lhokseumawe mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sekaligus merespon permintaan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang meminta agar Presiden Jokowi menetapkan Lhokseumawe sebagai kawasan ekonomi khusus.
“Saya perlu menyampaikan bahwa kawasan ini harus dihidupkan kembali. Karena di sini ada pabrik kertas Aceh, pupuk Iskandar Muda, ada juga pupuk AAF. Industri semen juga ini harus dihidupkan kembali. Tadi malam saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, diskusi dengan menteri BUMN, agar segera dicarikan solusi hambatan di lapangan,” ujar Presiden Jokowi di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (2/6/2016).
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Presiden juga menginginkan pembangunan Tol Trans-Sumatera di Aceh segera dimulai tahun ini. Presiden berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol dapat segera dilakukan.
“70 tahun kita merdeka itu hanya bisa bangun tol 810 km. Yang saya minta dalam 5 tahun ini 1000 km. Tidak usah ditepuki karena di Tiongkok itu setiap tahun bisa membangun jalan tol antara 4000-5000 km. Kalau negara lain bisa, mestinya kita juga bisa,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa permasalahan utama penghambat segala pembangunan proyek infrastruktur yang selama ini terjadi ialah sulitnya membebaskan lahan milik warga. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan persuasi kepada masyarakat dan terjun langsung ke lapangan untuk memberi pengertian kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan tersebut.
Presiden menceritakan pengalamannya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dimana saat pembangunan jalan lingkar luar di Jakarta selama 14 tahun berhenti karena 143 keluarga tak mau pindah, “Semuanya sudah selesai tinggal 1,5 km tidak selesai 14 tahun, gara-gara masyarakat tidak mau pindah,” ujar Presiden.
“Kalau tidak ada yang turun ke lapangan, kapanpun juga tidak akan selesai. Saya selesaikan 4 bulan saat saya jadi gubernur, caranya saya ajak makan empat kali, rampung. Ya rakyatnya perlu diajak bicara, didekati dan dijelaskan. Insya Allah bisa menjawab persoalan di lapangannya,” tandas Presiden.
Ditambahkan oleh Presiden, bahwa dirinya tidak menginginkan pemerintah daerah menggunakan cara-cara represif untuk menekan warga agar bersedia melepaskan lahan yang dimilikinya untuk proyek pembangunan infrastruktur. (Has)
