Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mendukung, bila Kejaksaan Agung ikut terlibat dalam pengusutan skandal PT Freeport Indonesia yang menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto. Sebab, MKD hanya bisa mengusut dari sisi pelanggaran etiknya.
“Kami di ranah pelanggaran etik bukan pelanggaran hukum, jadi silakan Kejaksaan Agung bekerja sesuai SOP dan kami sesuai tata beracara MKD,” kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/11).
Dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berbeda dengan yang dilakukan oleh MKD. Bila MKD mengusut pelanggaran etiknya. Maka, Jaksa Agung bisa mengusut dugaan pelanggaran pindananya
“Sah-sah saja. Silahkan saja, tapi kita tidak ada hubungan dengan Kejaksaan Agung,” tukasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung berencana mengusut kasus Setya Novanto. Pasalnya mengusutan kasus di MKD dinilai lamban dan syarat dengan kepentingan politik. Sementara Kejagung melihat ada potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Setya Novanto.
“Secara resmi kami saat ini baru pada tahap akan melakukan lidik (penyelidikan). Kami saat ini juga sedang melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di Kejagung, Jakarta, Selasa (1/12).
Arminsyah menerangkan, pada Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dengan tegas bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5.
Oleh karenanya, ditegaskan dia jika pencobaan melakukan tindak pidana korupsi statusnya sama dengan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, lanjut dia, pihak Kejagung berjanji bakal menentukan kasus ini layak apa tidak masuk ke penyidikan dalam waktu dekat.
“Kalau pembunuhan, antara percobaan pembunuhan dengan pembunuhan itu dinilai berbeda, pidananya juga beda. Tidak demikian dengan tindak pidana korupsi,” terang dia.
Lebih jauh, Arminsyah menyatakan korps adhyaksa pun akan memverifikasi rekaman percakapan Setnov dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dilaporkan Menteri Sudirman Said ke MKD. Hal itu dilakukan, guna menemukan fakta-fakta adanya dugaan pencobaan tindak pidana korupsi.
“Secara lisan sudah cukup (bermufakat untuk korupsi),” pungkas Arminsyah. (Albar)
