Menteri Luar Negeri Bangladesh Mahmood Ali, menyebut pembantaian ribuan warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine oleh pemerintah Myanmar sebagai genosida.
“Masyarakat internasional mengatakan bahwa ini adalah genosida. Kami juga mengatakan bahwa ini adalah genosida,” kata Mahmood Ali kepada wartawan di Dhaka, Minggu (10/9/2017), seperti dilansir AFP.
Ia meminta militer Myanmar dan ekstremis Budha untuk segera menghentikan penumpasan dan pembunuhan Muslim Rohingya di Rakhine.
Menlu Bangladesh juga menyeru masyarakat internasional termasuk PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara-negara Muslim untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan serangan dan kejahatan militer mereka di Rakhine.
“Haruskah semua orang dibunuh? Haruskah semua desa dibakar? Tidak dapat diterima,” tegasnya.
Pada Kamis lalu, Kemenlu Bangladesh memanggil duta besar Myanmar di Dhaka untuk mendesak penghentian serangan terhadap warga Muslim Rohingya.
PBB dalam laporan baru-baru ini mengumumkan bahwa sejak Oktober 2016 sampai sekarang, lebih dari 300 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari serangan militer Myanmar.
Saat ini, Bangladesh menghadapi banyak kesulitan untuk penempatan dan pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi Rohingya.
AS Akhirnya Rilis Pernyataan tentang Muslim Rohingya
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Sabtu (9/9/2017) bahwa pihaknya “sangat prihatin” tentang kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, di mana menyebabkan perpindahan ratusan ribu Muslim Rohingya.
“Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk kantor badan pengungsi PBB, Komite Internasional Palang Merah dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, untuk memberikan bantuan darurat bagi pengungsi tersebut,” kata pernyataan itu seperti dikutip kantor berita IRIB.
Kejahatan terhadap Muslim Rohingya benar-benar mengerikan sehingga memaksa Deplu AS meskipun terlambat, mengeluarkan statemen tentang situasi etnis Rohingya di Myanmar.
AS dan sejumlah negara Barat yang mengaku sebagai pembela HAM, terlambat dalam menyikapi kondisi Muslim Rohingya atau terkadang mengadopsi kebijakan standar ganda.
India Baru Bersikap Soal Myanmar
India, setelah dua pekan pembunuhan massal terhadap Muslimin Rohingya di Myanmar berlangsung, baru meminta pemerintah negara itu untuk menahan diri dalam menyelesaikan situasi di negara bagian Rakhine.
Assicoated Press (10/9) melaporkan, Kementerian Luar Negeri India, Ahad (10/9) meminta agar kekerasan di negara bagian Rakhine, barat Myanmar diakhiri dan kondisi di wilayah itu dipulihkan.
Reaksi terlambat India terkait genosida yang terjadi di Myanmar ini muncul setelah pekan lalu, di puncak aksi pembunuhan dan pengungsian paksa ribuan Muslim Rohingya, Narendra Modi, Perdana Menteri India berkunjung ke Myanmar.
Di Yangon, Modi bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin de facto Myanmar dan menekankan kerja sama dua negara dalam perang melawan para ekstremis dan teroris.
PM India dalam pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung genosida dan pembersihan etnis yang terjadi atas etnis Muslim Rohingya.
Putaran kekerasan terbaru militer Myanmar sudah berlangsung 16 hari dan terus berlanjut serta menewaskan lebih dari 400 orang dan memaksa 300 ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh.
Para pengungsi yang berada di perbatasan Bangladesh hidup dalam kondisi sangat buruk, bergelut dengan kelangkaan air minum, makanan dan tertutupnya akses kesehatan.
New Delhi menuntut dihentikannya kekerasan di Myanmar, namun pada saat yang sama negara itu menolak menampung pengungsi Muslim Rohingya dan mengusir 40 ribu pengungsi Rohingya dari negaranya.
Partai berkuasa India, Bharatiya Janata Party, BJP yang dikenal anti-Islam, ketika berkuasa di negara itu menerapkan diskriminasi terhadap warga Muslim.
Pembunuhan Muslimin Kashmir wilayah kontrol India oleh militer negara itu, bahkan dalam demonstrasi memprotes genosida Muslim Rohingya beberapa hari lalu, adalah salah satu kebijakan pemerintah New Delhi saat ini. (ParsToday)
