Jakarta, Obsessionnews.com – Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu adanya keadilan, transparansi dan juga sistem penilaian dengan merit system. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) mulai melakukan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
“Sesuai dengan ketentuan UU 5/2014 terkait dengan ASN, kemudian ada PP 11/2017 tentang Manajemen PNS yang diubah dengan PP 17/2020. Jadi kalau kita memperhatikannya ke depan, ASN menjadi aset yang harus dikembangkan secara terus menerus,” ucap Kepala PPSDM, Deni Santo dalam pengarahannya saat membuka Seleksi Diklat Kepemimpinan PKA/PKP secara virtual, Rabu (19/08/2020).
Peningkatan manajemen ASN merupakan amanat dari Undang-undang yang harus diimplementasikan, tidak hanya ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tapi di seluruh kementerian/lembaga. Adapun hal yang dimanajemeni adalah pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola rotasi dan mutasi serta pengangkatan dalam jabatan.
“Berdasarkan ketentuan PP 11/2017 pasal 162 bahwa semua pola manajemen ASN harus dilakukan dengan sistem merit, artinya harus ada kompetisi, proses penilaian, diberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut serta dalam proses pengembangan karirnya, pengembangan kompetensi, rotasi/mutasi, pengangkatan dalam jabatan, dan sebagainya,” jelas Deni Santo.
Oleh karena itu, Deni Santo menambahkan mulai tahun lalu, di semua kementerian/lembaga sudah mulai bebenah diri bagaimana manajemen ASN ini mulai dan dikembangkan. Harapannya pada tahun 2021, manajemen talenta Kementerian ATR/BPN sudah terbangun dengan baik.
“Jadi prosesnya sekarang sedang dibangun, PPSDM bersama dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) membantu dalam proses membangun sistem Integrated Talent Management System, jadi ke depan dalam memanajemeni ASN pasti melalui seleksi, kompetensi jadi kita memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun dan dimanapun. Oleh karena itu, seleksi kali ini tidak lain adalah mengimplementasikan apa yang diamanatkan dalam pasal 162 PP 11/2017,” ujarnya
Lebih lanjut, Deni Santo mengungkapkan alasan kenapa Kementerian ATR/BPN sering mengadakan pelatihan kepemimpinan, yakni untuk memenuhi syarat jabatan dan adanya kuantifikasi untuk mendapatkan indeks profesionalisme yang baik bagi instansi maupun individu.
“Dan tentunya hal ini juga berdampak bagi institusi, karena nanti ke depan, di rencana strategis kita, Pak Sekjen sudah merilis bahwa beliau harus mencantumkan indeks profesionalisme ASN, ini menjadi kesepakatan dengan Kementerian PAN-RB dan BKN bahwa Indeks profesionalisme Kementerian ATR/BPN adalah agregasi dari seluruh indeks ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.
Menurut PP 17/2020, di tahun yang akan datang, setiap instansi wajib mengukur indeks profesionalisme ASN. Untuk itu, Kepala PPSDM mengatakan perlu mengacu kepada satu peraturan yaitu Perka BKN 8/2019 yang merupakan pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN.
“Terdapat 4 (empat) dimensi yang diukur, yaitu pertama dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Dan di dalam dimensi kompetensi ada 4 bagian lagi yang diukur, yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan pengembangan kompetensi khusus lainnya seperti seminar, workshop, magang, kursus, webinar, dan lain sebagainya,” kata Deni Santo.
Ujian seleksi yang diadakan secara virtual kali ini, diikuti oleh 139 peserta ujian seleksi PKA dan 866 peserta ujian seleksi PKP dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN seluruh Indonesia. (Has)
