Bandung, Obsessionnews – Sekretaris Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono mengakui, maraknya percaloan akibat penempatan TKI masih berbelit.
“Nah, upaya kita saat ini adalah membuat proses penempatan TKI menjadi mudah, murah dan aman, sehingga para TKI didorong untuk mendaftar melalui jalur formal,” janjinya saat acara Rakor Teknis BNP2TKI 2015 di Hotel Grand Panghegar Bandung, Kamis (17/12).
Menurut Hermono, BNP2TKI tengah melakukan sosialisasi bahaya calo bagi para TKI, karena tidak akan mendapatkan perlindungan di luar negeri, sehingga pada akhirnya dapat mengikis TKI ilegal.
“Tugas kami menempatkan TKI dengan mudah, murah dan aman, memberikan perlindungan dan membuat para TKI lebih berkualitas, tanpa harus menjadi TKI saat kembali ke tanah air,” katanya.
Ia memaparkan, dari data BNP2TKI Sepanjang tahun 2014 mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 persen) TKI informal.
Penempatan TKI selama empat tahun terakhir (2011 – 2014) terjadi naik-turun, yakni pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 turun menjadi 494.609 orang, 2013 naik kembali 512.168 orang dan 2014 turun kembali menjadi 429.872 orang.
Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rahmad Asep Suwanda saat menyampaikan materi di acara Rakornis bertema ‘Memantapkan Program Prioritas dan Strategi Tahun 2016’ ini mengatakan, beberapa waktu lalu KPK memotret situasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan di Terminal Kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta, kemudian direkomendasikan kepada BNP2TKI untuk melakukan perbaikan termasuk meniadakan unit layanan BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta.
“Hasilnya saat ini dapat menghapus hal- hal yang dapat merugikan TKI di Bandara Soekarno Hatta tersebut,” tandasnya.
Pada acara yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, KPK, Bareskrim, Kementerian Kesehatan, Pemprov Jabar, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendagri, Kemenlu, Kementrans, Imigrasi dan lain-lain, Rahmad menjelaskan materi yang ia bawakan yaitu “merawat integritas mencegah korupsi di lingkungan BNP2TKI”, karena korupsi merupakan penyalahgunaan tanggungjawab yang akhirnya menguntungkan diri sendiri atau kelompok.
Menurut Rahmad, untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di BNP2TKI, saat ini BNP2TKI telah menerapkan aplikasi system dengan KPK sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya Korupsi.
“Saat ini korupsi sudah berkembang dengan melibatkan keluarganya untuk menampung hasil korupsinya tersebut, sehingga upaya pencegahan akan lebih baik dibanding penindakan,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan, hasil penyelamatan kerugian keuangan negara dari sisi pencegahan saat ini sudah mencapai Rp. 269 Triliun. Sehingga, jelas Rahmad kerjasama antara BNP2TKI dengan KPK diharapkan dapat terjadi transformasi budaya dalam kontek pencegahan korupsi.
Ia berharap ada kesungguhan dari seluruh elemen BNP2TKI untuk bersama sama menguatkan pencegahan korupsi. “BNP2TKI harus mampu menghilangkan konflik kepentingan, bagaimana berhubungan dengan PPTKIS misalnya, seberapa independensi terhadap mitra kerja yg lain, karena itu perlu didefinisikan, termasuk perlu didorong whistleblower,” katanya. (Dudy Supriyadi)
