Main Dua Kaki, PAN Dinilai Tidak Buta Politik

Jakarta, Obsessionnews – ‎Semenjak dipimpin oleh Zulkifli Hasan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai tengah memerankan politik dua kaki. Disatu sisi PAN masih berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP) tapi disisi lain PAN juga terlihat mesra dengan pemerintah dan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

‎Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Nabil Ahmad Fauzi berpendapat langkah politik PAN sudah tepat, Zulkifli memiliki peran penting untuk membangun komunikasi politik antara pemerintah dengan KMP demi tercapainya stabilitas politik nasional yang kondusif.

Menurutnya, drama politik yang terjadi antara KMP dengan KIH telah membuat masyarakat jenuh dan PAN kemudian hadir dengan warna baru, ‎ingin memposisikan diri sebagai partai otonom. Artinya, tidak mutlak mendukung kebijakan KMP sepenuhnya, tapi sewaktu-waktu PAN juga ingin memberikan dukungan kepada pemerintah, meski Zul sendiri tidak menginginkan kadernya duduk‎ di kabinet.

‎”Zul ogah di pemerintahan karena dia ingin otonom sebagai partner pemerintah dalam arti, jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada rakyat, maka dia bebas untuk mengkritisinya secara proporsional,” ujar Nabil, kepada Obsessionnews, Kamis (7/5/2015).

Nabil menilai, bila‎ PAN memutuskan untuk keluar dari KMP dan merapat ke KIH, PAN ditangan Zulkifli pasti tidak bisa secara bebas melontarkan kritik kepada pemerintah. PAN sedikit banyaknya akan menututupi kejelekan pemerintah atau minimal diam tanpa ada komentar. Namun, sebaliknya PAN justru akan lebih banyak menyuarakan dukungan.

‎”Posisi PAN sesungguhnya sudah tepat dalam hal ini, berpartner dengan pemerintah dalam menentukan nasib bangsa, tapi  pada saat yang sama juga bisa mengkritisi pemerintah jika tidak setuju dengan kebijakannya,” jelasnya.

Kondisi ini menurut Nabil berbeda dengan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana, partai ini memilih untuk konsisten berada di luar pemerintahan. Dan selama 10 tahun itu, PDI-P dinilai juga konsisten melontarkan kritik disetiap kebijakan Pemerintahan SBY.

“Jadi PAN tidak memposisikan diri sebagai orang buta, seperti PDIP di zaman SBY, di mana setiap kebijakan SBY dikritik,” tuturnya.

Gelagat PAN ingin mendekati pemerintah, bisa diliat ketika Kongres PDI-P di Bali bulan lalu. Zulkifli satu-satunya pimpinan Parpol dari KMP yang mau hadir pada acara pembukaan Kongres. Kemudian, Zulkifli bersama Ketua Dewan Pertimbangan PAN Sutrisno Bachir juga sempat berkunjung ke Istana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulkifli meminta Jokowi hadir dalam Rakernas PAN pada Rabu (5/5/2015). Namun, sebelum Rakernas dimulai Zulkifli juga sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal ini jelas tidak pernah terjadi pada ketua umum PAN sebelumnya Hatta Rajasa yang lebih terkesan menutup diri.

Kemudian, pada saat semua partai di KMP sepakat mengajukan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait SK kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan P‎embangunan (PPP) PAN justru menolaknya dengan alasan tidak membuat suasana politik di DPR semakin gaduh.

Zulkifli sendiri juga sudah menegaskan, partainya tidak mau menyumbangkan kadernya dalam bursa reshuffel di Kabinet Kerja Jokowi-JK‎. PAN tetap memilih berada di KMP meski sudah mengalami perubahan kepengurusan partai di bawah kepemimpinan Zulkifli yang juga menjabat sebagai Ketua MPR. (Albar)