Minggu, 28 November 21

Dua Kali Maangkir, Dahlan Iskan Ditunggu Kejati

Dua Kali Maangkir, Dahlan Iskan Ditunggu Kejati

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan dijadwalkan bersaksi dalam kasus korupsi pembangunan Gardu Induk (GI) PLN Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk tahun anggaran 2011-2013 yang bernilai Rp 1,03 triliun.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengatakan, pihaknya menunggu kedatangan Dahlan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu. “Ya saya tunggu kedatangannya,” ujar Adi kepada¬† wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Dahlan sudah dua kali tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan sedang ada kegiatan. Ini merupakan panggilan ke tiga terhadap bekas Menteri BUMN itu.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 orang tersangka dan di antaranya, sepuluh orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta sejak 16 April 2015 dan tengan dalam proses persidangan.

Sementara lima orang tersangka lainnya masih dalam tahap proses penyidikan. Mereka yang ditahan adalah, FY selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat, SA selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta dan Banten, INS selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
TF selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, Y selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN dan AYS selaku Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN.

Ada juga YRS selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, EP selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, dan ASH selaku pegawai PLN Proring Jateng dan Yogyakarta.

Para tersangka itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.