Jakarta, Obsessionnews – Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI sampai sekarang masih terus bergulir, karena Ahok dinilai oleh publik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih di Jakarta.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana mengatakan, tingginya kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan bersih di Jakarta merata di segmen masyarakat.
“Namun jika dipilah, penduduk Jakarta lebih tinggi tingkat kepercayaannya dibanding dengan mereka yang tinggal di luar Jakarta,” ujar Ade di kantornya, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015).
Menurutnya, kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan bersih Ahok juga lebih tinggi pada segmen wanita, masyarakat kelas menengah dan terpelajar. Pada segmen agama, baik di segmen penduduk agama Islam, yang mayoritas, maupun segmen agama lain, diatas 50 % percaya bahwa Ahok memiliki komitmen kuat mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Selain kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan yang bersih, publik juga percaya dengan argument dan konsep Ahok tentang e-budgeting untuk meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran pemerintah daerah. Survei menunjukan bahwa 78.30 % publik menyatakan bahwa mereka mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan daerah.
“Hanya 15.40 % publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting,” ungkapnya.
Terkait dengan pengajuan hak angket yang diajukan DPRD Jakarta, Ade menyampaikan, publik pun pesimis dan menilai bahwa hak angket DPRD tersebut tidak diperlukan. Sebesar 51.25% publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bisa berujung pada pemakzulan tersebut tidak diperlukan terhadap Ahok.
“Hanya 35.30 % publik yang menyatakan mereka cenderung mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok,” katanya.
Selain itu, masih kata Ade, mayoritas publik pun menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok. “Panitia angket ini diketuai oleh Partai Hanura yang merupakan bagian dari KIH. Survei menunjukan bahwa sebesar 61 % publik menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam KIH karena mendukung hak angket,” ujarnya.
Padahal menurut publik seharusnya partai-partai ini mendukung sikap dan kebijakan Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Hanya 23 % publik yang tidak mempermasalahkan dukungan partai-partai KIH terhadap penggunaan hak angket,” pungkasnya. (Purnomo)
