Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jika presiden tetap mengambil langkah tersebut, itu berarti Presiden dianggap telah mengkhianati rakyat dan komitmen pemberantasan korupsi.
“Dia (Jokowi) akan mengkhianati komitmen itu. Jadi, komitmen anti-korupsinya diragukan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jln HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (15/1/2015).
Adnan menjelaskan komitmen yang dimaksud karena pada saat kampanye di pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla telah menandatangi Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi, bersama pasangan capres lainnya yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat datang langsung ke KPK.
“Ini tanda tangan berarti terikat. Apa persepsi Jokowi mengenai tanda tangan ini? Kalau dilanggar, bisa dilihat akan bagaimana pemerintahan ini,” kata dia.
Adnan menilai selama ini, KPK hanya dimanfaatkan sebagai alat kampanye saja. Komitmen pemberantasan korupsi masih dalam bayang-bayang kepentingan sendiri. “KPK sering kali dijadikan bahan kampanye capres. Semua capres bilang, ‘Dukung KPK, KPK hebat, yang harus didukung bersama’,” ujar Adnan.
Atas penunjjukan Jokowi, DPR akhirnya menyetujui Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman, meski ia merupakan tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut. (Has)
