Wonosobo, Obsessionnews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional. Kali ini kegiatan diselenggarakan di Gedung Adiputro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu (12/12/2021) yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, dalam paparannya menyampaikan bahwa sertifikat tanah ini penting sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Kita kawal bersama-sama urusan sertifikasi tanah rakyat ini mumpung kita punya Presiden yang memiliki kepedulian, memiliki perhatian serius, bahkan di periode awal lalu beliau sendiri yang memimpin langsung bagaimana Reforma Agraria yang di dalamnya ada kegiatan sertifikasi massal untuk rakyat ini. Beliau memberi arahan langsung untuk dirjen-dirjen di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Beliau brief langsung agar segera terselesaikan,” ujar Luqman Hakim dikutip Obsessionnews Selasa (14/12).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI juga terus berkomitmen dalam percepatan penyelesaian PTSL dan mendorong semua pihak untuk berkolaborasi mendukung program pemerintah, khususnya PTSL. “Kita di Komisi II, teman-teman di Kementerian ATR/BPN dan Pemda, kita bekerja bersama dalam percepatan PTSL. Payung hukum sudah ada, tidak ada kekhawatiran sedikit pun,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, mengungkapkan bahwa komitmen Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Terkait dengan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian ATR/BPN ini, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan sudah mulai berbenah. Kementerian beserta jajaran sudah berusaha mewujudkan Kementerian ATR/BPN kini lebih baik. Menuju visi misi Kementerian ATR/BPN dengan mencanangkan dan mengedepankan identitas diri dari kementerian, yaitu melayani, profesional, terpercaya,” ungkapnya.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah dan terus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Diharapkan Kementerian ATR/BPN bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai standar operasional prosedur pelayanan. Profesional dengan bisa melayani, dapat menimbulkan kepercayaan. Terbukti seperti di Kabupaten Wonosobo, sudah memberikan pelayanan terbaik, cepat, transparan, akuntabel,” ucap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Fransisko Viana Pereira, mengatakan akselerasi kegiatan percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL dapat dilakukan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa gubernur dan bupati/wali kota untuk mendukung percepatan PTSL dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan PTSL di desa atau kelurahan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Maka pada kesempatan ini, kami menginformasikan bahwa berdasarkan Inpres tersebut, sudah ada tujuh pemerintah kabupaten di Jawa Tengah yang sudah melakukan kerja sama dengan kantor pertanahan setempat dengan memberikan pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dalam rangka kegiatan PTSL, yaitu Kabupaten Blora, Pemalang, Pekalongan, Kebumen, Jepara, Boyolali, dan Cilacap,” ujar Kabid 5 Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus mengajak para pemangku kepentingan agar pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. “Dengan hadirnya Bapak Luqman Hakim, besar harapan kami agar dapat mendorong langkah ketujuh pemerintah kabupaten yang telah melakukan kerja sama dengan memberikan keringanan BPHTB, serta dapat diikuti Pemda lain untuk mendukung percepatan PTSL,” papar Fransisko Viana Pereira. (Has)
