Jakarta, Obsessionnews – Komisi II DPR akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut ada kerugian negara sebesar Rp334 miliar dalam pelaksanaan Pemilu 2013-2014.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, tindak lanjut itu berupa menyerahkan laporan BPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dengan catatan bila KPU tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban selama 10 hari ke depan untuk diserahkan ke DPR.
“Batasnya 2 Juli 2015. Kalau tidak selesai tanggal 2 kita langsung tindaklanjuti kepada penegak hukum,” kata Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR meminta agar KPU membuat laporan keuangan Pemilu dicocokkan dengan hasil temuan BPK. Laporan ini, kata Rambe, untuk menjamin adanya transparansi anggaran di KPU.
“Setelah 10 hari kita akan panggil untuk mendapatkan penjelasan dan laporan tersebut,” ungkapnya.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Margarito juga meminta KPK dan Polri segera melakukan penyelidikan terhadap para komisioner KPU. Hal itu agar tidak memunculkan kesan ada diskriminasi hukum apabila tidak segera dilakukan penyelidikan. “KPK dan Polri tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan penyelidikan terhadap para komisioner KPU dan pejabat-pejabatnya,” kata Margarito, Kamis (25/6).
Dia menduga, jumlah potensi kerugian di seluruh satuan kerja (saker) yang ada akan sangat besar. Maka dari itu, tegasnya, tidak ada alasan bagi KPK maupun Polri tidak segera menindaklanjuti hasil audit BPK ini. “Dasar yang bisa dipakai KPK dan Polri untuk melakukan penyelidikan sangat kuat, yaitu hasil audit BPK,” jelasnya. (Albar)
