Padang, Obsessionnews – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno pada acara sosialisasi pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pemerintah tidak bisa lagi sembunyikan informasi publik.
“Keterbukaan Informasi Publik ini bagian dari pelayanan aparatur sipil negara yabg digaji oleh negara, keterbukaan informasi ini bagian pengawasan dan pengawalan masyarakat terhadap program dan kinerja badan publik,” ujar Irwan Prayitno, sebagaimana rilis yang diterima obsessionnews.com, Selasa (24/5).
Irwan Prayitno juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen publik, bagian dari dokumen yang menjadi konsumsi publik.
“Tidak perlu ditutupi karena APBD adalah hak publik kalau ada tender proyek buka saja,” ujarnya.
Bahkan untuk optimalisasi keterbukaan informasi publik, Irwan Prayitno minta Komisi Informasi membeberkan satuan kerja daerah jajaran Pemprov Sumbar.
“Buka saja pak Syamsu Rizal mana satuan kerja daerah saya yang belum melaksanakan keterbukaan informasi publik, bagi satuan kerja saya yang lemah ayo berbenah,” ujar Irwan.
Menurut Irwan pada sambutan yang diselingi pantun, Komisi Informasi adalah institusi resmi negara yang dibentuk karena perintah UU 14 Tahun 2008.
“Komisi Informasi adalah lembaga halal bukan haram jadi badan publik jangan bilang lagi lembaga ini bikin kerjaan bertambah, memang begini kerja institusi yang diperintahkan oleh UU 14 Tahun 2008,” ujarnya.
Komisi Informasi Sumbar untuk kedua kalinya menggelar evakuasi aplikasi keterbukaan informasi badan publik se Sumbar.
“Evaluasi pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 sejak hari ini pelaksanaan di mulai puncaknya September 2016,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal pada Sosialisasi Pemeringkatan Badan Publik se Sumbar, Selasa (24/5) di Auditorium Bank Indonesia Jalan Sudirman Padang.
Menurut Syamsu Rizal pada pemeringkatan 2016 kontennya bertambah dari tahun sebelumnya.
“Penilaian instansi vertikal dan pemerintahan nagari, output dari pemeringkatan ini yakni Sumbar bersih dan transparan,” ujar Syamsu Rizal.
Pada pemeringkatan 2015, terbaik untuk pemerintah kabupaten dan kota yaitu Padang Pariaman, satuan kerja pemerintah daerah Sumbar yakni DPKD, untuk BUMD diraih PDAM Padang Panjang dan Perguruan Tinggi terbaiknya, Unand Padang.
“Sedangkan pada pemeringkatan badan publik tingkat nasional, Sumbar berada di peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia, untuk tahun ini, Gubernur menargetkan peringkat Sumbar lima besar nasional,” ujar Syamsu Rizal.
Usai pembukaan sosialisasi dilanjutkan dengan bimbingan teknis dengan menampilkan pemateri Arfitriati dan Sondri keduanya Komisioner Komisi Informasi Sumbar. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
