Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta kepada semua pihak agar tidak mencampuri apa yang sudah menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo, seperti keputusan mershuffle atau merombak kabinet.
Isu reshuffle kembali menguat, setelah Jokowi memerintahkan kepada para menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota dalam satu pekan ini. Berbagai spekulasi muncul, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya reshuffle.
“Dalam konstitusi kita, urusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, tidak perlu dicampuri,” katanya, di DPR (25/7/2016).
Menurut Ade, Presiden paham betul kinerja menterinya, sehingga pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu bukan karena faktor lobi politik, melainkan lebih pada kinerja.
“Artinya, yang lain saya kira boleh berikan pendapat. Tetapi, pendapatnya itu tidak akan lebih baik dibanding dengan pandangan Presiden,” jelasnya.
Dalam satu pekan ini, Jokowi sudah memanggil sejumlah menteri ke Istana. Pada 22 Juli 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menemui Presiden Jokowi.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga dipanggil Jokowi di hari yang sama. Namun, hampir semua menteri ngeles ketika ditanya kedatangannya.
Juru Bicara Presiden Johan Budi tak menampik akan adanya reshuffle. Namun, jawaban yang diberikan masih normatif.
Johan kerap menyatakan, evaluasi dilakukan terus-menerus, tidak pada satu titik waktu tertentu. Pemanggilan pun dilakukan bertahap.
“Ada waktu-waktu yang enggak bisa bersamaan. Kemarin juga ada menteri dipanggil, sekarang juga ada. Ini bagian evaluasi kinerja,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juli 2016. (Albar)
