Padang, Obsessionnews – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Reydonnizar Moenoek menegaskan, pasca kesepakatan ‘Inna Muara’ berdampak positif terhadap serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
“Serapan anggaran Pemerintah Provinsi per 22 September, realisasi keuangan 50,8 persen dan realisasi fisik mencapai 64 persen. Sementara sebelumnya belum mencapai 50 persen hingga akhir Agustus 2015, 46,5 persen,” kata Donny Sabtu (17/10).
Menurut Donny, capaian itu tidak lepas dari iklim pemerintahan di Sumbar berjalan kondusif, apalagi setelah pertemuan dilaksanakan pertengahan September, penegak hukum tidak serta merta bisa langsung memproses pejabat yang melaksanakan kebijakan anggaran (diskresi).
Sementara itu, serapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Sumbar yang bersumber dari APBN tidak mencapai target akibat nomenklatur antar kementerian selesai. Selain nomenklatur belum selesai juga terkendala akibat Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) kegiatan belum turun. Kemudian, adanya kebijakan efisiensi dari pusat. Selain itu, ada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) SKPD yang berasal dari APBN-P baru diterima pada Juli 2015.
Akibat kendala dimaksud realisasi fisik dana yang bersumber dari APBN baru mencapai 57,20 persen dari target 59,58 persen. Begitu juga dengan realisasi keuangan berada pada posisi 47, 58 persen. Artinya realisasi fisik masih berada 2,32 persen di bawah target.
Sepanjang tahun 2015 anggaran Pemprov Sumbar dari APBN mencapai Rp3,53 triliun dengan rincian Rp2,9 triliun APBN murni, Rp574 miliar Pinjaman Hutang Luar Negeri atau PHLN dan Rp394 juta dari Bantuan Luar Negeri (BLN). (Musthafa Ritonga)
