Rabu, 22 Mei 19

Kerja 24 Jam Lebih, Petugas KPPS Dibayar Kurang dari Rp500 Ribu

Kerja 24 Jam Lebih, Petugas KPPS Dibayar Kurang dari Rp500 Ribu
* Petugas KPPS tengah bekerja mengamankan pemilu 2019.

Takalar, Obsessionnews.com – Pemilu 2019 ini cukup melelahkan. Pasalnya, pemilu tahun ini diadakan secara serentak. Bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga sekaligus pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD. Maka tak wajar petugas di TPS merasa kewalahan.

Misalnya saja, sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mereka harus bekerja sampai pagi untuk merekap seluruh surat suara. Namun, ia mengeluhkan honor yang dianggap tidak sebanding dengan tanggungjawabnya.

“Tak sebanding dengan honor, kerjanya banyak sekali,” kata Ketua KPPS 06 Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Nisa, Kamis, (18/4/2019).

Honor untuk ketua KPPS seperti Nisa sebesar Rp 550 ribu dan Rp 500 ribu bagi anggota KPPS. Honor ini masih harus dipotong pajak 3 persen. Ketua KPPS hanya akan menerima sebanyak Rp 515 ribu dan anggotanya sebesar Rp 470 ribu.

Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kerja KPPS yang harus menyelesaikan seluruh proses pemilu yang bisa lebih dari 24 jam. Mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan dan berita acara. “Saya belum tidur sampai sekarang,” kata Nisa.

Pada hari pencoblosan, 17 April 2019, ia dan teman-temannya mulai berkumpul di tempat pemungutan suara (TPS) jam 07.00. Hingga hari ini, pukul 10.32 laporannya belum selesai. Tugasnya pun dilanjutkan sampai sore dan malam hari.

Seorang anggota KPPS 04 Desa Palalakkang, Nur Hidayatul Khaeriah juga mengatakan hal yang sama. “Kerjanya berat, lama tapi yang kita dapat cuma sedikit, tidak sampai Rp 500 ribu.”

Ketua KPPS TPS 04 Desa Palalakkang, Abdul Latif mengatakan tidak ada perbedaan jumlah honor tahun ini dengan lima tahun lalu. “Saya sudah dua kali jadi ketua KPPS, begitu terus honornya, tidak ada perubahan.”

Hal ini dianggap tidak ada evaluasi maupun perbaikan oleh pemerintah terhadap kerja-kerja KPPS yang harus mengemban amanah sebelum pemilu hingga pelaksanaannya. Padahal kerja dan hasilnya tak sebanding. “Tugasnya sangat berat.”

Selain merekap laporan petugas KPPS juga harus berhadapan dengan masyarakat, hingga DPRD kabupaten. “Pemerintah harus mengkaji ulang honor yang disiapkan bagi petugas KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilihan wakil rakyat.” (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.