fbpx

Kamis, 21 Februari 19

Kepala Daerah Kunci Atasi Masalah Sampah di Tempat Wisata

Kepala Daerah Kunci Atasi Masalah Sampah di Tempat Wisata
* Ilustrasi sampah di tempat wisata. (foto: dw.com)

Jakarta, Obsessionnews.comPemerintah serius menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata. Tak tanggung-tanggung, anggaran miliaran rupiah telah dikeluarkan untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang. Namun upaya itu masih terhambat masalah sampah.

Gencarnya promosi tempat wisata kadang tak diiringi kesadaran pengunjung untuk menjaganya. Soal sampah misalnya, hal ini tak bisa dianggap remeh. Membuang sampah hanya ke tempat sampah belum juga jadi budaya di Indonesia. Sah-sah saja jika sampah diletakkan di pojokan, bersama tumpukan sampah yang terlebih dulu tercipta. Apalagi mengantongi dulu bungkus makanan sebelum menemukan tempat sampah. Namun hal itu bisa terbilang langka.

Semakin terasa parahnya urusan sampah ini ketika berwisata ke pantai. Di situ akan dijumpai kemasan minuman, kantong plastik, puntung rokok, sampai kasur yang mendarat setelah berhari-hari, atau berbulan-bulan, terapung-apung di laut, pantai, danau, dan sungai.

Menanggapi hal itu, Deputi SDM Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin angkat bicara, meskipun pemerintah telah mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membangun infrastruktur penunjang destinasi wisata, tapi kalau kebersihan tidak dijaga maka turis tidak akan mau kembali datang. Dia mengungkapkan, aturan mengenai kebersihan sudah banyak yang dibuat, namun hingga kini implementasinya masih dibawah ekspektasi.

“Kunci implementasi yang paling penting adalah di kepala daerah,” ujar Safri dalam workshop pengelolaan sampah di Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara, Jumat (8/2/2019).

Hal ini, dapat ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan pengolahan dan pengelolaan sampah serta anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

Dari data Bank Dunia, idealnya pengelolaan sampah membutuhkan dana USD 15/kapita setahun, atau 3-5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang menganggarkan kurang dari nilai ideal tersebut. Akibatnya, pengelolaan sampah kurang maksimal.

Menurut Safri, ada beberapa alternatif solusi penambahan anggaran pengelolaan sampah selain dari APBD. Yaitu, Pemda dapat menerapkan tarif pajak pengelolaan sampah bagi wisatawan agar berkontribusi pada pengolahan sampah yang mereka hasilkan.

“Kini Kementerian Keuangan bersama KLHK dan Kemendagri sedang mengusulkan Dana Insentif Daerah untuk pemerintah daerah yang berhasil menangani sampah padatnya termasuk plastik,” bebernya.

Dia berharap agar workshop ini dapat menstimulasi peningkatan peran pemerintah daerah agar lebih giat menangani sampah dari hulu.“Kami harap agar ada kesimpulan yang bisa diimplementasikan bersama karena Danau Toba sudah jadi destinasi wisata dunia,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.